TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 dan secara resmi merilis “Rencana Tabungan Perumahan Rakyat” (juga dikenal dengan Tapera). Namun, rencana tersebut memicu protes karena kondisi ekonomi yang tidak menentu akibat pandemi Covid-19. Meningkatkan gaji pegawai negeri dan swasta sebesar 3% dalam bentuk iuran Tapera. Wakil Presiden MPR Syariefuddin Hasan meminta pemerintah menjelaskan biaya tersebut.

“Biaya ini akan bertahan lama, jadi bisa menjadi dana raksasa. Pemerintah harus menjelaskan mekanisme ini,” kata Syarief Hasan dalam keterangan yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (4/6/2020). Bagaimana dengan karyawan yang sudah memiliki rumah? Dana itu apa? ”Tanya Syarief Hasan.

Seperti kita ketahui bersama, selain karyawan dan karyawan, pengusaha juga merasa dirugikan dengan pemotongan ini. Memang, pemberi kerja harus mengurangi gaji setiap karyawan sebesar 0,5%. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan, rencana Tapera akan membebani pengusaha kecil dan menengah yang berjuang menjaga stabilitas bisnis selama pandemi Covid-19.

Rencana tersebut tidak sesuai dengan niat pemerintah. Dengan pulihnya perekonomian nasional. Sebagai asosiasi atau asosiasi industri di Indonesia, Apindo sangat menentang rencana tersebut.

Menurut Syarief Hasan, kebijakan Tapera saat ini belum mendesak, karena saat ini masyarakat masih berjuang akibat pandemi Covid-19. – “Kamu bisa menyelamatkan perumahan dengan model lain, tanpa harus menurunkan gaji pegawai, dan tidak akan menekan pengusaha kecil dan menengah. Belum lagi gaji pegawai akan banyak dipotong. Sama seperti kenaikan iuran BPJS pemerintah Dengan cara yang sama, ia mau tidak mau menghancurkan situasi keuangan karyawan. Jika gaji karyawan dipotong untuk memberikan iuran, harga dasar produk Tapera akan terus melambung, yang akan menekan keuangan publik – Syarief Hasan mengenang Dana Tapera adalah Dana besar. Oleh karena itu, organisasi pengelola Tapera harus transparan dan meninggalkan cara lama mengelola dana besar.

“Manajer, pengawas, dan karyawan perlu membayar, jadi pengelolaan dana ini juga sangat rapuh. Ia menyatakan. Inflasi real estat juga harus diperhatikan. Padahal, dibandingkan dengan sektor lain, sektor real estat memiliki tingkat inflasi paling tinggi. Selain itu, konsep Tapera merupakan konsep jangka panjang. Dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, harga rumah akan naik. Naik beberapa kali .- “Pemerintah harus memperhitungkan ini. Pemerintah seharusnya tidak menaikkan retribusi lagi karena kenaikan harga real estat, ”ujarnya. -Syarief Hasan juga mengimbau agar pemerintah mengoordinasikan lembaga pemberi pembiayaan perumahan agar rencana tersebut bisa, misalnya rencana pelayanan pelengkap (MLT) BP Jamsostek juga memberikan jasa keuangan real estat dan Uang muka ekuitas rumah (KPR), selain TNI, Polri, PNS, Kementerian Pertahanan Negara dan Polri melalui PT Asabri melalui potongan tabungan hari tua (THT), santunan pekerja (JKK), jaminan kematian (JKM) dan pensiun Nilai tunai pembayaran (NTIP) digunakan untuk merumuskan PNS. Ia menyimpulkan: “Seharusnya tidak ada duplikasi rencana. Rencana ini pada akhirnya akan menghambat dan merugikan mereka yang menerima berbagai pengurangan gaji dan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. “

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *