Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia mengungkapkan, Wakil Presiden keenam TNI (purnawirawan) Try Sutrisno, Tentara Veteran Republik Indonesia (LVRI), dan purnawirawan TNI Angkatan Darat. (PPAD) turut andil dalam hal ini. Undang-Undang Kebijakan Ideologi Pancasila (HIP) dihapus seluruhnya dari muatan hukumnya dan diganti dengan Undang-Undang Pengembangan Ideologi Pancasila (PIP). -Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah pembentukan norma hukum, sehingga statusnya tidak dibatasi oleh norma hukum seperti undang-undang. Atas dasar itu dianggap tidak tepat untuk mengawasi kepemimpinan ideologis Pancasila dalam hukum. Kita harus mengakhirinya. Masalah perpecahan tidak boleh memprovokasi kita. Sebagai “Bapak Negeri” Pak Try Sutrisno dan para pensiunan juga turut andil, UU HIP harus dihapus dari muatan hukumnya. Karena yang sangat dibutuhkan adalah undang-undang tentang pemajuan ideologi Pancasila, bahkan Pancasila tidak dianggap sebagai ideologi, falsafah, dan landasan bangsa. Pemerintah, karena pendiriannya berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres). Oleh karena itu, landasan PIPB harus diperkuat dengan undang-undang. 2/7/20) .

Wakil Ketua MPR juga hadir dalam rapat tersebut. RI meliputi Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono, yang meliputi Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Syarief Hasan, Arsul Sani, Fadel Muhammad dan Hidayat Nur Wahid. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua LVRI TNI Mayjen Saiful Sulun dan Ketua PPAD Poole Letjen Kiki Syahnarki. Muatan serupa, isi UU HIP dan judul UU perlu diubah karena sudah jauh melebihi persyaratan hukum negara Indonesia. Namun, penguatan semangat BPIP di bidang hukum tidak bisa dihilangkan. Pro dan kontra UU HIP menunjukkan bahwa masyarakat memang peduli terhadap Pancasila, dan bahwa Pancasila adalah milik seluruh bagian negara, bukan perseorangan atau golongan tertentu. -Saat yang sama, Mayor Jenderal TNI (Purn) Saif Suren, Ketua LVRI, menjelaskan betapa dahsyatnya kekuatan liberalisme dan kapitalisme yang menyerang dan menggerogoti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jangan sampai hal yang sama menyerang dan mereduksi Pancasila hanyalah ideologi nasional dari standar hukum biasa. -Selain itu, Bamsoet yang juga mantan Ketua MPR ini mengungkapkan kekagumannya terhadap sosok Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno yang masih mengkhawatirkan keadaan Indonesia di usia pensiun. Meski sempat bisa saja mundur dari keramaian dan hiruk pikuk dan memilih menghabiskan waktu bersama cucu dan keluarganya. Namun, semangat kesatria tidak melemahkan motivasinya untuk ikut serta dalam perjalanan nasional. Kombatan, arah depan negara bisa dipertahankan. Jejak ini tidak menyimpang dari semangat deklarasi. “Antara lain karena kontradiksi dan pemahaman yang kurang memadai terhadap generasi muda bangsa, serta pragmatisme dan oportunisme penyelenggara negara. Untuk mencegah ideologi Pancasila masuk ke tengah, maka undang-undang harus diadopsi untuk membatasi arah keseluruhan dari seluruh aspek negara. – “Setiap anak yang lahir di negeri ini tidak tahu apa itu Pancasila, juga tidak tahu pentingnya Pancasila untuk menjaga perdamaian. Oleh karena itu, setiap anak di negeri ini harus mendapat manfaat sejak dini. “Selain pengawasan pada lembaga pendidikan resmi, ini merupakan urgensi dari undang-undang yang membentuk ideologi Pancasila,” jelas Bamsoet. -Tentang mekanisme untuk menarik, membatalkan atau mengubah judul dan isi RUU HIBamsoet menambahkan P menjadi RUU PIP dan seluruh DPR RI meninggal dunia, sebagai lembaga nasional yang memiliki peraturan perundang-undangan pemerintah.

“Sesuai aturan dan regulasi saat ini, setidaknya bisa diambil dua opsi. Bola sudah ada di pemerintah, jadi pemerintah bisa mengubah semua substansi dalam UU HIP yang terdiri dari 10 pasal dan 60 pasal, dengan baru DIM (Daftar Pertanyaan), mencantumkan judul, kemudian dibicarakan dengan DPR. Misalnya, karena hanya menyangkut teknis pelaksanaan Pancasila dan penguatan payung hukum BPIP, Bamsoet mengatakan pasal 6 atau 7 pasal 15 sd 17 sudah cukup. DPR Setelah ditarik kembali sebagai inisiatif baru DPR dan menjadi PIP (Pengembangan Ideologi Pancasla) dengan manfaat total. Suatu negara harus mempengaruhi negara dan kehidupannya untuk bertahan, termasuk tekad kita, Pancassie La harus melaksanakan semua kebijakan nasional, “kata Bamsoet.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *