TRIBUNNEWS.COM, Lampang-Kementerian Pertanian (Kementan) mengucapkan terima kasih kepada Grup Bupati Lampang Selatan atas upaya mereka untuk menerapkan peraturan daerah (Perda) tentang pertanian berkelanjutan dan lahan pangan (LP2B). — “” Kami terus menegaskan kembali pentingnya melindungi lahan pertanian agar tidak menggunakannya untuk orang yang berbeda, “Menteri Pertanian (Menteri Pertanian) Syahrul Yasin Limpo (SYL-Menteri Pertanian telah meminta semua pihak untuk mengambil lahan pertanian dengan serius Selain menjadi faktor utama dalam akses ke makanan, ia percaya bahwa sektor ini juga akan menjadi kekuatan pendorong utama perekonomian Indonesia. “” Bahkan jika dikelola dengan baik, pertanian dapat menjadi solusi untuk menciptakan makanan. Dia menambahkan: “Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Peluang untuk mengurangi kemiskinan. “— Salvo Eddy, Direktur Jenderal Infrastruktur dan Fasilitas Pertanian Kementerian Pertanian, mengatakan bahwa legalitas penyediaan lahan untuk perusahaan pertanian adalah prasyarat mutlak untuk mencapai kemandirian, keamanan, dan kedaulatan pangan nasional. — – “Penghargaan atas komitmen kami untuk menyediakan lahan pertanian berkelanjutan untuk pengiriman makanan kepada semua pihak termasuk Pemerintah Bupati Lampang, karena mereka telah meminta penentuan LP2B,” kata Sarwo Edhy.

Sarwo Edhy mengungkapkan, Melindungi LP2B bukan hanya tanggung jawab sektor pertanian, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Pemerintah pusat dan daerah dan semua pemangku kepentingan.

Sebagai bagian dari peraturan jaminan pasokan makanan, UU ini berasal dari UU No. 41 tahun 2009 dan turunannya. Versi ini diundangkan.Tugas dari peraturan ini adalah untuk menetapkan KP2B, LP2B dan LCP2B di RTRWN, peraturan provinsi dan kabupaten / kota RTRW .

Nan Lampung sendiri telah mengusulkan anggaran untuk persiapan peraturan LP2B sejak 2016 dan 2017, tetapi belum Usulan itu tercapai.Pada tahun 2018, anggaran dianggarkan kembali, dan peraturan daerah LP2B dirumuskan secara mandiri dalam kerjasama langsung dengan UNILA. “LP2B sekarang harus memiliki peta geospasial. Oleh karena itu, ketika mempersiapkan KAK, peraturan daerah LP2B harus Dilengkapi dengan peta geospasial, “kata Bibit Purwanto, kepala tanaman pangan, hortikultura dan Kantor Perkebunan Nam Lampung.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *