Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Hingga September 2020, Administrasi Umum Angkutan Laut Kementerian Perhubungan telah menyelenggarakan program padat karya di 30 provinsi, 103 kabupaten / kota dan 97 Satker / UPT, menyerap 3.289 tenaga kerja-Rp 61.762 Atau 83,50% dari anggaran intensif, maka total biaya gaji adalah 5,222 miliar rupiah atau 77,87%.

Provinsi yang terlibat dalam pelaksanaan rencana tersebut antara lain Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bangkulu, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sudan Selatan Sulawesi, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. kat, melalui kegiatan swakelola dan pengembangan intensif uang, meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat serta menciptakan lapangan kerja. Kementerian Perhubungan melalui Administrasi Umum Angkutan Laut telah merumuskan total anggaran sebesar Rp 73,971 miliar untuk kegiatan padat karya yang mampu menyerap 3.652 orang dengan target gaji Rp 6,577 miliar. R. Agus H. Purnomo Manager Pelayaran Jakarta, Rabu (14/10).

Selain itu, program padat karya telah diluncurkan untuk meningkatkan infrastruktur melalui metode partisipasi masyarakat di tingkat daerah. Kondisi sosial ekonomi wilayah tersebut mengurangi pengangguran, setengah pengangguran dan kemiskinan selama pandemi Covid-19.

Dirjen Agus menjelaskan, pelaksanaan kegiatan padat karya ini sesuai dengan Peraturan PM 73 Kementerian Perhubungan tentang tata cara pelaksanaan rencana padat karya di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Memiliki Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain pentingnya pemeliharaan sarana dan prasarana operasional pelabuhan, pemeliharaan pemel sarana navigasi, pembangunan dan perbaikan sarana pelabuhan, serta pembangunan dan perbaikan sarana navigasi.

Selain itu, dijelaskannya bahwa pelaksanaan rencana kerja intensif ini mengutamakan penggunaan tenaga dan bahan / bahan baku warga desa setempat sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan memberikan penghasilan bagi warga desa yang melakukan kegiatan padat karya-pekerja yang terlibat. Ini juga merupakan lokasi di mana pekerja yang direkrut dari komunitas pengangguran, setengah pengangguran dan masyarakat miskin melaksanakan kegiatan infrastruktur. Memenuhi pekerja padat karya dan pekerja padat karya yang terdaftar sebagai standar pekerja padat karya.

Sebagai acuan, kegiatan padat karya adalah kegiatan produktif yang memberdayakan masyarakat berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan sumber daya alam. Kurangi kemiskinan, tingkatkan pendapatan dan kurangi teknologi lokal yang menghambat. – “Kami berharap kerja keras yang dilakukan oleh Administrasi Umum Angkutan Laut dapat mendukung kebijakan pemulihan ekonomi nasional, khususnya pemberdayaan masyarakat terdampak pandemi Covid 19, sehingga dapat berdampak langsung bagi perekonomian dunia. CEO Argus menyimpulkan : “Ini adalah komunitas yang tidak terampil, dan mungkin juga menghasilkan aktivitas sosial dan ekonomi di komunitas. Sebagai rujukan, Kementerian Perhubungan terus berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memberdayakan masyarakat. Salah satu bukti konkritnya adalah pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya. Menurut Jokowidodo (Jokowi ) Kepemimpinan presiden harus mempercepat dan memperluas pelaksanaan program padat karya sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan menjaga daya beli penduduk di daerahnya. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *