TRIBUNNEWS.COM- “Berbagai konsekuensi pandemi Covid-19 memang tak terelakkan. Selain itu, hampir semua negara belum siap memberikan sarana dan hak paten yang efektif untuk menjadikan roda gigi dalam kehidupan memasuki” kebiasaan baru “atau yang disebut” normal baru “. “Di era tersebut, Edi Soeharto, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial, dalam webinar mengatakan:“ Jalan Menuju Kemakmuran di Era Kebiasaan Baru ”, yang dikembangkan oleh Poltekesos Bandung Bandung Digagas pada Kamis (6 November 2020). Dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah harus mencari cara yang paling tepat untuk pemulihan ekonomi dan pemulihan sosial budaya kehidupan masyarakat guna menjaga konsistensi dan kepenuhan sikap, interaksi sosial, dan perilaku sosial; baru Kebiasaan masyarakat membutuhkan panutan, dan mereka membutuhkan ketegasan kebijakan dan aturan. Ia mengatakan: “Ini berlaku untuk berbagai sektor (komersial dan non-komersial) dengan standar hidup yang berbeda. -Benny juga mengungkapkan bahwa untuk membuka jalan menuju kesejahteraan di era kebiasaan baru, ada tiga aspek yang harus dicapai. Tantuan yang penting, yaitu sandang yang memadai, pangan dan rasa aman. Realisasi ketiga elemen tersebut akan menjadi landasan penting bagi pemerintah untuk menjaga integrasi sosial dan etnis. Artinya, sabuk pengaman nasional terjaga dengan baik, kata Benny.

Juru bicara webinar Andre juga mengungkapkan bahwa peningkatan angka kemiskinan sangat penting dalam situasi darurat, yang dapat merusak perekonomian suatu negara. – “Pemutusan hubungan kerja dan kegiatan ekonomi penduduk telah terganggu. Beban negara semakin meningkat, dan peraturan ekonomi yang tepat diperlukan untuk memperkuat dan menyelesaikan masalah. Di Indonesia, rekor peningkatan angka kemiskinan lebih dari 12% adalah normal. Bagaimana pemulihan dapat dipertahankan?» , Kata Andre. — Asep Sasa, Direktur Jenderal Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial, menjadi salah satu narasumber webinar ini mengungkapkan, dalam persiapan langkah-langkah percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim, metode yang ditempuh adalah dengan memperkuat bansos dan mengkoordinasikan Manajemen dan kelembagaan antara berbagai kementerian dan komisi harus memperkuat sumber daya manusia perlindungan sosial. Tentunya hal ini memerlukan langkah taktis dalam proses pelaksanaannya.

“Efektifitas data sudah menjadi darurat, yang akan mengukur bantuan sosial dan Ketepatan jenis bantuan lain dalam memperkuat upaya ekonomi. Klasifikasi dan signifikansi bantuan sosial akan menjadi penting karena jenis masyarakat miskin dalam hal pilihan usaha dan lokasi geografis tempat tinggal (kota, desa, desa, daratan, pegunungan, wilayah pesisir) Dan fiturnya beda daerah, dsb), ”ujarnya. — Di webinar yang sama, Edi Suharto mengatakan bahwa era baru kebiasaan ini akan mengoptimalkan berbagai potensi sumber kesejahteraan pekerja sosial. Apakah mereka pekerja sosial jalanan, pekerja sosial komunitas atau yang lainnya .- “Mereka adalah personel terlatih dan memahami sosiologi. Wilayahnya. Juru bicara lainnya, Didiet Widiowati menambahkan, banyak potensi sumber daya di daerah yang bisa dijadikan mitra penguatan ekonomi kerakyatan. Mengatasi perubahan baru yang biasa ini membutuhkan sinergi, katanya.

Sebagai juru bicara, Asep Sasa menyampaikan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab negara. – “Dari sisi regulasi, UU telah memperkuat pengentasan kemiskinan; UU Nomor 13 Tahun 2011 Peduli Masyarakat Miskin, dan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDB), Insya Allah (Insya Allah) tahun 2024 Ini akan mencapai nol kemiskinan ekstrim pada tahun 2024, “tutup Asep Sasa. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *