TRIBUNNEWS.COM-Dalam rangka meningkatkan keselamatan navigasi, khususnya untuk mengatasi potensi bahaya yang dihadapi para pejabat kapal, Indonesia melalui Kementerian Perhubungan telah meratifikasi “Nairobi International Convention” pada tahun 2007 tentang pembatalan kerangka kapal.

Konvensi telah disetujui. Presiden Republik Indonesia membutuhkan persetujuan. Mengenai ratifikasi Nairobi International Wreckage Convention 2007 (the 2007 Nairobi International Convention on the Removal of Bones from Ships) yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 20 Juli 2020 80 Jakarta.

Baca: Warga Temukan Kapal Non Laut, Pak Cik Diduga Tenggelam

Sesuai Persetujuan Direktur Navigasi dan Kelautan Menara Herman, Sangat Penting Atasi Potensi Bahaya yang Ditimbulkan Sasis Kapal . Ini mengancam keselamatan navigasi dan lingkungan laut, serta mengancam kepastian hukum dari klausul tanggung jawab. “Pengesahan Konvensi Internasional Nairobi sejalan dengan komitmen Kementerian Perhubungan dalam hal ini Administrasi Umum Angkutan Laut akan terus meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi laut serta menjaga lingkungan laut,” kata Hermanta di Jakarta (5/5). 8/2020).

Hermanta mengatakan bahwa “Konvensi Penghapusan Bangkai Kapal Internasional Nairobi 2007” mengatur kewajiban asuransi untuk pemindahan bangkai kapal yang berlaku secara internasional pada tanggal 14 April 2015. Hermanta menjelaskan: “Pemilik kapal memiliki kewajiban yang ketat untuk mencari, menandai dan mengangkat bangkai kapal yang dianggap berbahaya, dan mewajibkan pemilik kapal untuk membuktikan asuransi publik atau bentuk asuransi keamanan finansial lainnya.” Hermanta menjelaskan. Ketentuan Konvensi Internasional Nairobi tentang Pencabutan Kerangka Kerja Untuk kapal tahun 2007, Indonesia berhak untuk melaksanakan ketentuan Konvensi ini di wilayah perairannya.

“Konvensi Nairobi juga menetapkan bahwa setiap kapal yang melewati wilayah perairan dalam wilayah yurisdiksi Indonesia harus dilengkapi dengan polis asuransi untuk melepas rak tersebut,” kata Hermanta.

Baca: Dukung Laporan Evaluasi Transportasi Uji Coba Elektronik Kementerian Pariwisata Yogyakarta

Selain itu, Hermanta menjelaskan letak geografis Indonesia yang strategis berada di benua Asia dan Australia, serta Samudera Hindia dan Pasifik. Di antara lautan, tidak hanya menjadikannya salah satu perairan tersibuk di dunia, tetapi juga membuatnya rentan terhadap kecelakaan kapal.

“Salah satu akibat kecelakaan kapal laut adalah kerangka kapal yang terdampar dan / atau tenggelam. Hermanta berkata:

Sebagai bagian dari situasi ini, tindakan segera harus diambil untuk memindahkan kapal yang mengalami bencana laut Kerangka kapal menimbulkan ancaman bagi lautan karena akan menimbulkan masalah lain. Keamanan kapal. -Rangka kapal yang tenggelam dalam suatu kecelakaan tidak dilepas karena mahalnya biaya untuk melepas rangka dari kapal dan tanggung jawab pemilik kapal tidak tinggi. Kata Ermanta, tentunya selain asuransi kapal juga akan memberikan perlindungan kepada pemilik kapal, apalagi jika terjadi musibah yang menyebabkan kapal tenggelam, pihak asuransi dapat menanggung biaya pengangkatan rangka kapal. Akan segera dibangun kelambu – – Sebagai rujukan, Organisasi Maritim Internasional (IMO) mengadopsi Konvensi Penghapusan Bangkai Kapal Internasional Nairobi (2007) pada konferensi tersebut, yang diadakan di Nairobi, Kenya pada tanggal 18 Mei 2007. Selain itu, menurut tanggal 17 tahun 2008 Izin Keputusan No. juga menetapkan bahwa pemerintah mewajibkan pemilik kapal untuk menarik kerangka dan / atau kargo terbesar.180 hari sejak bangkai kapal. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *