TRIBUNNEWS.COM-Muhammad Hudori, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, atas nama Direktur Jenderal Otonomi Daerah, menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri). Nota Kesepahaman Muhammad Syarif bertujuan untuk mereformasi pemerintahan. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di Gedung A Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri. Merdeka Utala, Jakarta Pusat (Senin) (13/7/2020). Sebelum mencapai kesepakatan Nota Kesepahaman, Akmal Malik, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, memberikan sambutan Menguraikan beberapa tugas penting yang harus dicapai pertama, sebagai tolok ukur efektivitas eksternal, dan sebagai dasar untuk memperkuat hasil evaluasi kinerja administrasi pemerintah daerah di tingkat nasional; kedua, sebagai dasar umpan balik dan peningkatan kinerja pemerintahan, Pemerintah dan departemen layanan publik harus meningkatkan efisiensi, mengelola anggaran yang bermanfaat berdasarkan sumber daya, menciptakan suasana pembangunan, dan berinvestasi di tingkat provinsi / daerah dan kota;

Ketiga, kami berharap masyarakat sipil akan menerima umpan balik atas kinerjanya , Serta memperoleh informasi terkait benchmark kinerja pemerintah sebagai patokan dan dasar untuk meningkatkan dampak positif masyarakat sipil dan proses reformasi. Sektor swasta juga akan lebih memahami dan mendapatkan umpan balik tentang bagaimana kinerja dan tata kelola mempengaruhi lingkungan investasi di kawasan; keempat, mencapai pembangunan berkelanjutan sebelum memperbarui peraturan yang akan disahkan. Selain itu, Akmal juga sangat berharap melalui kerja sama ini, lembaga independen terkait dapat mengadopsi langkah-langkah tata kelola yang komprehensif untuk mendukung realisasi rencana prioritas nasional seperti yang diramalkan oleh Presiden Jokovy, sehingga dapat meningkatkan kekompakan daerah dan mempercepat. investasi.

“Kami berharap dapat menggunakan indikator dan rencana antardepartemen yang lebih komprehensif dengan menggabungkan badan hukum independen dengan proses evaluasi administrasi pemerintah, katanya:“ Koordinasi bisa lebih mudah di tingkat provinsi / daerah dan kota. Keikutsertaan badan hukum independen juga sesuai dengan kewenangan dan peraturan Peru, antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 yang melibatkan pemerintah daerah. Pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan Pasal 2, 7 ayat 18 Permendagri Nomor 18 Tahun 2002 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pemerintah, dan Peraturan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Evaluasi Timnas yang diwakili oleh penyelenggara dapat dibantu oleh badan hukum independen. Karena itu, jika tindakan kita saat ini memenuhi persyaratan hukum di bidang hukum. Ia menjelaskan, Kemendgari telah mengevaluasi kinerja pemerintah daerah yang telah beroperasi lebih dari 10 tahun sejak 2009. Dalam proses evaluasi tersebut, kami bermaksud menggunakan indikator yang kami sebut sebagai key performance indicator.

Kemudian, dua aspek kunci kinerja adalah berbagai aspek perumusan kebijakan direktur daerah dan DPRD, serta berbagai aspek pengelolaan kebijakan yang dilaksanakan oleh organisasi daerah instansi tersebut. Sesuai kewenangan Kementerian Dalam Negeri, hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah juga akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk melihat level aparatur pemerintahan di tingkat provinsi / daerah dan kota. – Evaluasi kinerja pemerintah daerah hanya dapat mengevaluasi penyelenggara pemerintahan, termasuk evaluasi pimpinan daerah, DPRD dan “perangkat” organisasi daerah. Namun, mereka tidak dapat bertindak di ranah masyarakat dan pembuat kebijakan lainnya.

Penting pula bahwa kemitraan tersebut telah mengembangkan “indeks tata kelola” menjadi “kemitraan reformasi tata kelola” sejak 2007, dan juga berpartisipasi dalam berbagai tugas tata kelola. Masalah pembangunan negeri ini.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian juga memberikan arahan atas hasil evaluasi kinerja Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah (LPPD) yang melibatkan masyarakat sipil agar evaluasi tersebut lebih obyektif. Ia menjelaskan: “Berapa banyak parpol yang masih melobi untuk mencapai hasil yang baik. Ini yang menurutnya pentingnya lembaga independen untuk memperkuat integritas, agar kita bisa lebih akuntabel terhadap hasilnya.” (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *