TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk mempercepat pemutakhiran data perlindungan sosial secara komprehensif oleh pemerintah kabupaten / kota (Pemda). Melalui SKB ini, diharapkan kualitas pemutakhiran data dapat lebih ditingkatkan dan tujuan rencana penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.

Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Dalam Negeri Menteri Nomor: 360.1 / KMK / 2020, Nomor: Januari 2020, Nomor: 2020 460-1750, melibatkan dukungan pemerintah daerah dan kota untuk mempercepat pemutakhiran data perlindungan sosial yang komprehensif , Dijadwalkan untuk 28 Juli 2020. -Menteri Sosial Julia P. Batubara (Juliari P. Batubara) menyambut baik keluarnya peraturan ini. Sebab selama ini pemutakhiran data menjadi isu utama, terutama dalam berbagai program pembangunan perlindungan sosial.

“Saya menyambut baik keluarnya SKB ini. Selama ini masih terdapat kendala pemutakhiran data yang menjadi tantangan dalam mengalokasikan berbagai bantuan kepada penerima bantuan. Menteri Sosial DKI Jakarta Julia Li (09/08) mengatakan istilah tersebut” Bansos yang “kurang tepat sasaran” ini karena proses pemutakhiran data belum maksimal.

Sesuai Undang-Undang Nomor 13 tentang Perlakuan terhadap Orang Miskin Tahun 2011, pemutakhiran data sudah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten / kota. Dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 8. 13/2011 (pada dasarnya wajib), pemutakhiran data merupakan proses multi-level yang ditugaskan kepada pemerintah kabupaten / kota-misalnya, Pasal 8 menyatakan, Verifikasi dan penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah perlindungan sosial terhadap potensi sumber dan jalan, jalan atau desa. Kementerian Sosial bertanggung jawab menentukan data bagi kecamatan untuk melakukan proses pemutakhiran data. Ia mengatakan yang menjadi permasalahan masih ada kecamatan / Pemkot bahkan tidak melaksanakan pemutakhiran sama sekali, atau bahkan secara aktif melaksanakannya.

Di sisi lain, Kemensos tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan instruksi secara langsung. Kepada pemerintah kabupaten / kota. Oleh karena itu, diharapkan dengan kewenangan Kementerian Dalam Negeri, Dalam proses pemutakhiran data akan lebih efektif dalam menstimulasi dan meningkatkan kegiatan daerah / kota.

SKB mengemukakan bahwa pemutakhiran DTKS merupakan strategi agar rencana penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran.Data tersebut dimutakhirkan oleh pemerintah daerah setiap 1 (1) Setahun sekali paling sedikit 1 (satu) tahun.

Mengenai kewenangan kementerian dan komisi, dalam keputusan bersama tersebut disebutkan bahwa secara garis besar tanggung jawab Kementerian Sosial adalah menyiapkan data perlindungan sosial (DTKS) yang lengkap untuk digunakan. Update database awal data, mempersiapkan update sistem DTKS melalui SIKS-NG, menentukan hasil update DTKS yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan menyampaikan keputusan Menteri Dalam Negeri.

Tanggung jawab dan fungsi Kementerian Dalam Negeri untuk memberitahukan kepada seluruh pimpinan daerah harus Segera update DTKS sesuai pengelolaan data Kemensos, dan promosikan pemerintah kabupaten / kota untuk mencocokkan DTKS dengan nomor KTP.

Tugas dan fungsi Kementerian Keuangan meliputi evaluasi dan dorongan update DTKS. Kebijakan fiskal memberikan sanksi terhadap penyaluran dana transfer masyarakat yang dirumuskan sendiri dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Oleh karena itu, SKB ini menetapkan sanksi terhadap dana transfer masyarakat yang tidak dialokasikan kepada pemerintah daerah dan aktif melakukan pemutakhiran data. Kata Menteri Sosial.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *