Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan bahwa Kementerian Sosial bersedia bekerja sama dengan pejabat terkait untuk memantau penggunaan anggaran tersebut. Kementerian Sosial berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan anggaran berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

“Kemensos memastikan terbuka untuk memantau penggunaan anggaran. Kami memastikan pengelolaan anggaran berpedoman pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Di KPK, kami memerlukan kontrol dan pengawasan pengelolaan anggaran,” kata Juliari, Menteri Sosial, Rabu (16/2). 9/9/2020) kata setelah diterima oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. – Menteri Sosial KPK Presiden Firli Bahuri langsung mengambil alih urusan dan jajaran, dan Menteri Sosial didampingi Sekretaris Jenderal Hartono Laras dan pejabat terkait. Anggaran besar yang diberikan Kementerian Sosial untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp 62,77 miliar. — Dalam rangka mendukung tugas di bidang program perlindungan sosial dalam rangka pengamanan dampak Covid-19, Kementerian Sosial akan mendapat tambahan anggaran. Anggaran yang dikelola Kementerian Sosial masuk dalam kategori “Pemulihan Ekonomi Nasional” (PEN) sebesar Rp 127,146 miliar. -Selama pandemi, Menteri Sosial Juliari mengajak KPK untuk mengawal pengelolaan dan penyaluran bantuan sosial (bansos). “Menurut pimpinan Presiden Joko Widodo, agar bisa menyerap anggaran, kami sangat berharap bisa mendapatkan bantuan dari semua teman yang mengawal rencana pemerintah, termasuk KPK tentunya. Katanya, tentu kami berharap KPK bisa memberikan nasehat dan Keluarkan peringatan jika perlu diselesaikan. -Kementerian Sosial terus meningkatkan kontribusinya pada pemilu ekonomi yang saat ini menjadi fokus pemerintah. Penyerapan anggaran yang gencar, termasuk PEN, menggambarkan hal ini .

“Masyarakat Kementerian Dalam Negeri telah memberikan kontribusi atas kerja keras pemerintah dalam menanggapi pandemi influenza. Saat ini, anggaran PEN Kementerian Sosial yang fokus pada rencana pemulihan ekonomi sudah mencapai Rp 127,1 triliun yang sudah terserap 65,5%, ”kata Mensos lagi.

Dalam laporan anggaran Kementerian Sosial , Total alokasi anggaran PEN adalah 217 triliun rupiah (65,6%). Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah mengadopsi dua rencana strategis (yaitu Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Program PEN) untuk memastikan masyarakat yang terkena pandemi mendapat bantuan. Dalam rencana JPS, Kemensos telah melaksanakan rencana Bansos dari rencana reguler yaitu (1) perluasan rencana sembako dari 15,2 juta KPMG menjadi 20 juta KPMG, dan (2) perluasan rencana PKH dari 9,2 juta KPMG menjadi KPMG dalam satu tahun. 10 juta KPMG.

Lalu ada program Bansos Penanganan Covid -19 (khusus) yaitu berupa (1) Bantuan Sosial Tunai (BST) 9 juta KPM, (2) 9 juta KPM nirlaba Kartu sembako PKH berupa bantuan tunai, (3) Bantuan Presiden berupa produk sembako (4) Bantuan sosial 10 juta KPM PKH beras. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *