TRIBUNNEWS.COM- “Konsekuensi pandemi Covid-19 memang tidak bisa dihindari. Edi Soeharto, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, mengatakan selain itu, hampir semua negara tidak siap menyediakan sarana dan sarana yang efektif. Paten untuk menjadikan persneling dalam kehidupan memasuki era “kebiasaan baru” atau yang disebut “normal baru”. Kementerian Sosial memberikan sambutan di webinar bertajuk “Kesulitan di Era Kebiasaan Baru” yang disponsori oleh Poltekesos Bandung Digagas Bandung, Kamis (11/6/2020). Dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah harus mencari cara yang paling tepat untuk pemulihan ekonomi dan pemulihan sosial budaya kehidupan masyarakat guna menjaga konsistensi dan kepenuhan dalam sikap, interaksi sosial, dan perilaku sosial.

“Modus kegiatan harus mengikuti aturan kesehatan, yang harus tegas dalam pelaksanaannya, karena sulit bagi kita untuk mengatur massa, massa dan pendapat tentang pentingnya normal baru ini. Dia berkata: “Kebiasaan baru membutuhkan panutan, mereka membutuhkan kebijakan dan aturan yang tegas, yang berlaku untuk semua sektor dengan standar hidup yang berbeda (komersial dan non-komersial).” -Benny juga mengungkapkan bahwa untuk membuka jalan menuju kesejahteraan di era kebiasaan baru, ada tiga syarat yang harus dipenuhi. Yang penting adalah sandang yang memadai, makanan dan rasa aman. Realisasi ketiga elemen ini akan menjadi landasan penting bagi pemerintah untuk menjaga integrasi sosial dan etnis. Artinya, sabuk pengaman nasional terjaga dengan baik, kata Benny. Akan menghancurkan perekonomian suatu negara- “Pemutusan hubungan kerja dan kehancuran kegiatan ekonomi penduduk adalah hal yang biasa. Beban negara semakin meningkat, sehingga perlu diambil strategi yang tepat guna memperkuat pengawasan ekonomi untuk mengatasi masalah ini. Di Indonesia, angka kemiskinan melebihi 12%. Rekor pertumbuhan itu normal. Bagaimana pemulihannya bisa dipertahankan? », Kata Andre. — Asep Sasa, Direktur Jenderal Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial, menjadi salah satu narasumber webinar ini. Ia mengungkapkan untuk mempercepat pembangunan Langkah-langkah yang digunakan untuk menanggulangi kemiskinan ekstrim adalah dengan memperkuat bansos, mengkoordinasikan pengelolaan berbagai kementerian dan lembaga, serta memperkuat sumber daya manusia perlindungan sosial. Tentunya hal ini memerlukan tindakan taktis. Pengklasifikasian dan signifikansi bansos sangat penting, karena Jenis dan karakteristik masyarakat miskin berbeda dalam hal pilihan usaha dan letak geografis dimana masyarakat tinggal (kota besar, kecil, desa, pedalaman, pegunungan, daerah pesisir), ujarnya. — Hadiri webinar yang sama, Eddie Suha To (Edi Suharto) mengatakan, kebiasaan new age ini akan mengoptimalkan berbagai sumber potensi sumber pekerja kesejahteraan sosial, baik itu pekerja sosial jalanan, pekerja sosial komunitas dan lain-lain.

Personil terlatih dan memahami sosiologi. Wilayahnya. Juru bicara lainnya, Didiet Widiowati (Didiet Widiowati) menambahkan, daerah memiliki banyak potensi sumber daya yang bisa dijadikan mitra penguatan ekonomi massa. Ia mengatakan: “Diperlukan sinergi untuk menghadapi era baru yang biasa ini.” Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Peduli Fakir Miskin dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDB), menurut Tuhan Diharapkan pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin mencapai nol pada tahun 2024. Asep Sasa menyimpulkan. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *