JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah dan petani terus bekerja keras memenuhi kebutuhan pangan 267 juta masyarakat Indonesia. Berbagai insentif telah diadopsi untuk melindungi petani dari ancaman dan dampak pandemi. -Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) mengatakan dalam rapat terbatas pada Kamis (28 Mei 2020) dalam conference call di Istana Merdeka Jakarta bahwa pemerintah sedang menyiapkan insentif bagi petani dan nelayan. Untuk menjaga pasokan bahan pokok, populer.

“Tujuan utama dari rencana tersebut adalah untuk mengurangi beban biaya konsumsi keluarga miskin, termasuk petani dan nelayan miskin,” kata Presiden. -Presiden mengatakan, selain tampil dalam bentuk jaring pengaman sosial, pemerintah juga memberikan stimulus likuiditas dan subsidi bunga pinjaman, serta melalui pemberian hibah pendapatan bunga. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan pemberian bantuan kepada petani guna merangsang petani miskin untuk tetap bertahan dan menjaga semangat.

“Petani adalah pejuang utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Dalam arahannya, kita harus menjaga keberlanjutan pertanian Indonesia. Sekitar 2,76 juta petani tergolong miskin. Sebagai bagian dari anak bangsa, negara adalah Prihatin dengan keadaan mereka, “kata SYL usai memanen bawang hijau di Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. -SYL mengatakan, pemerintah akan menyediakan 2,76 juta petani miskin dalam bentuk uang tunai Rp per orang selama tiga bulan. Rp. Dana 300.000 digunakan untuk membeli pembusukan (benih, pupuk, pestisida, dll.). Selain itu, menurut dia, petani miskin juga mendapat keuntungan dari biaya operasional Rp. 300.000 .

Kementerian Pertanian telah menggunakan kembali anggarannya untuk memperkuat produksi pertanian dan memproduksi benih / bibit di Acintan untuk digunakan petani.

“Pertengahan Mei, penyerapan Kurt yang dibayarkan Kementerian Pertanian mencapai 17 triliun rupee. Ini sangat menggembirakan karena langkah-langkah insentif yang kami siapkan mendapat respons positif dari petani,” ujarnya. Kesimpulannya. Kedua, memperbaiki sistem logistik gabah nasional dengan menyiapkan stok penyangga, membangun lumbung padi di berbagai provinsi dan wilayah / kota, serta mendirikan markas beras strategis di seluruh kabupaten. – “Oleh karena itu, pemerintah tidak terlalu diskriminatif dalam merumuskan kebijakan petani. Pada saat yang sama, insentif pemerintah ditujukan kepada masyarakat, khususnya petani.“ Kita harus bersama-sama melindungi pangan Indonesia, ”pungkas Menteri Pertanian. (* )

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *