TRIBUNNEWS.COM-Administrasi Umum Angkutan Laut Kementerian Perhubungan mengklaim kapal yang melewati Traffic Separation System (TSS) di Selat dan Selat Lombok tidak dipungut biaya apapun.

Mengenai hak kapal yang melintasi nusantara untuk navigasi atau pelayaran internasional Indonesia, khususnya kawasan pada jalur ALKI, telah diatur oleh hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional. -Ketentuan yang ditetapkan terikat oleh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dan peraturan pemerintah tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing untuk melaksanakan hak lintas di laut kepulauan melalui jalur laut kepulauan yang ditentukan selama 37 tahun (2002). -Diblokir oleh negara pantai. Selain itu, dalam “United Nations Convention on the Law of the Sea” juga mengatur bahwa kapal asing yang melintasi perairan wilayah nasional tidak dikenakan biaya transit, “kata Henka Ankasawan, Direktur Navigasi di Jakarta (20/6). Menurutnya, “Konvensi Hukum Laut” juga menetapkan bahwa hanya kapal asing di perairan lintas batas yang dapat dikenakan biaya tertentu untuk membayar layanan tertentu yang diberikan kepada mereka.

Layanan khusus ini, seperti layanan mengemudi sukarela, layanan pertukaran awak, bahan bakar Pengisian bahan bakar air dan air minum, penyimpanan bahan dan pengelolaan limbah, serta pemeliharaan dan perbaikan bawah air.

“Biaya biaya tersebut tentunya ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ada di” ”tambah Hengki. “Pada prinsipnya TSS Sun Dazhou menguasai jalur laut Selat Lombok hanya untuk meningkatkan keselamatan. Pelayaran juga melindungi lingkungan laut di kedua sisi kedua selat tersebut.

Diskusi pengembangan jasa laut dengan Sungai Soda dan Selat Lombok Terkait, diperlukan penelitian lebih lanjut dari segi komersial, perencanaan tata guna lahan, keselamatan dan keselamatan laut.

Seperti yang kita ketahui bersama, TSS Selat dan Lombok akan segera dilaksanakan mulai 1 Juli 2020. Manfaat ini Persetujuan Indonesia telah menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan pertama di dunia dengan TSS sebagai perwakilan dari International Maritime Organization (IMO) milik ALKI I dan ALKI II.

Ini adalah proses dua langkah bagi Indonesia, khususnya Kementerian Perhubungan yang sukses. Selama lebih dari setahun, ia dan usulan TSS Selat Lombok itu diusulkan untuk diterima negara-negara anggota IMO. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *