Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan bahwa Kementerian Sosial bersedia bekerja sama dengan pejabat terkait untuk memantau penggunaan anggaran tersebut. Kementerian Sosial berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan anggaran berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

“Kemensos menjamin pengawasan penggunaan anggaran. Kami memastikan pengelolaan anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kami memerlukan kontrol dan pengawasan pengelolaan anggaran. -Minister dan Pangkat Sosial Hal tersebut diterima langsung oleh Presiden KPK Firli Bahuri beserta jajarannya; Menteri Sosial didampingi oleh Sekretaris Jenderal Hartono Laras dan pejabat terkait – Menteri Sosial mengatakan bahwa pengawasan dan anggaran Kemensos yang sangat besar membutuhkan saran KPK untuk merespon pandemi tersebut. Dampak jaring pengaman sosial. Anggaran tahun anggaran 2020 sebesar 62,77 miliar rupee.

Tugas penunjang di bidang program kesejahteraan sosial. Perlindungan sosial merupakan bagian dari jaring pengaman sosial. Hal-hal yang terkena Covid-19 (Kemensos) akan mendapat tambahan Anggaran. Saat ini Kementerian Sosial mengelola anggaran sebesar Rp 127,146 miliar yang masuk dalam kategori Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). -Selama pandemi, Menteri Sosial Juliari mengundang KPK untuk mengawal pengelolaan dan penyaluran bantuan sosial (bansos). Pimpinan Presiden Joko Widodo, agar bisa menyerap anggaran, kami sangat berharap bisa mendapatkan bantuan dari teman-teman yang mengawal rencana pemerintah, termasuk KPK tentunya. Tentu kita berharap jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki, KPK akan memberikan beberapa saran dan peringatan, ”ujarnya. Hal ini bisa dijelaskan dengan menyerap anggaran yang besar, termasuk PEN. Kontribusi kesejahteraan sosial dalam urusan pemerintahan untuk menyikapi pandemi. Upaya tak henti-hentinya telah memberikan kontribusi. Saat ini fokusnya pada rencana pemulihan ekonomi. “Anggaran Kemensos untuk PEN mencapai Rp 127,1 triliun, yang saat ini sudah terserap 65,5%,” kata Mensos lagi .

Dalam laporan anggaran Kementerian Sosial, total alokasi anggaran PEN adalah Rp.217 triliun (65,6%). Pemerintah melalui Kementerian Sosial meloloskan dua rencana strategis (yaitu, Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Program PEN). Memastikan masyarakat yang terdampak pandemi mendapat bantuan. – Kita tahu bahwa dalam program JPS, Kemensos telah melaksanakan program bansos secara berkala yaitu (1) program sembako akan diperluas dari 15,2 juta KPMG menjadi 20 juta KPMG, satu (2) Perluas program PKH dari 9,2 juta KPMG menjadi 10 juta KPMG.

Kemudian ada program Bansos Penanganan Covid -19 (khusus) yaitu dengan (1) 9 juta KPM dalam bentuk Bantuan Sosial Tunai (BST) ), (2) Bantuan sosial tunai 9 juta KPM tanpa menggunakan kartu pangan PKH, (3) Bantuan Presiden berupa sembako untuk kebutuhan Jabodetabek (4) Bansos beras kapasitas 10 juta KPM PKH. (* )

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *