TRIBUNNEWS.COM-Administrasi Umum Angkutan Laut Kementerian Perhubungan dan PT Sarana Abadi Lestari telah mencapai kesepakatan atas dasar kerjasama antar pemerintah untuk melaksanakan bisnis kerjasama di bidang penyediaan dan / atau pelayanan pelabuhan di terminal umum PT Sarana Abadi Lestari di pelabuhan Samarinda Dan entitas pelabuhan komersial melalui mekanisme konsesi. — Dalam hal ini, konsesi dapat diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) melalui mekanisme nominasi yang didefinisikan dalam bentuk transaksi untuk terlibat dalam penyediaan dan / atau penyediaan layanan pelabuhan. Hak konsesi PT Sarana Abadi Lestari untuk mengoperasikan terminal PT Sarana Abadi Lestari dan menginstruksikan PT Sarana Abadi Lestari untuk menyediakan layanan terminal publik dalam bentuk perjanjian. Kantor Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sam Kelas II arinda berhak memberikan layanan pelabuhan di wilayah konsesi kepada PT Sarana Abadi Lestari sesuai dengan perjanjian konsesi dan ketentuan hukum. Rabu (17/6).

Kapten Dwi Yanto menjelaskan bahwa kegiatan pelayanan pelabuhan PT Sarana Abadi Lestari, terminal umum pelabuhan Samarinda, sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIP) Negara. Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan Samarinda No. 432 KP Tahun 2017. Transport Agreement No. KM 28 Tahun 2006 ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2006.

Ruang lingkup perjanjian konsesi ini meliputi, antara lain kantor KSOP Klas II Samarinda PT Sarana Abadi Lestari yang memberikan konsesi untuk melaksanakan pengoperasian, pengoperasian dan pengembangan jasa kepelabuhanan di wilayah konsesi dalam masa konsesi, dan Pembagian kontrak konsesi dan penentuan objek, serta kompilasi biaya jasa pelabuhan dalam jasa pelabuhan, penetapan dan pemungutan pelaksanaan konsesi PT Sarana Abadi Lestari (PT Sarana Abadi Lestari) Dasar penetapan kawasan adalah jenis, struktur, kategori, dan mekanisme tarif pelayanan pelabuhan yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Perhubungan.

“Selain itu mengatur tentang pendapatan waralaba PT Sarana Abadi Lestari yang harus dibayarkan ke kantor KSOP Klas II Samarinda untuk penyelenggaraan jasa kepelabuhanan yaitu penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan Kapten Dwi Yanto menjelaskan:“ Jika waralaba Pada akhir periode, aset milik PT Sarana Abadi Lestari akan dialihkan ke kantor KSOP Kelas II Samarinda “, jelas Kapten Dwi Yanto. Sarana Abadi Lestari di pelabuhan Samarinda melakukan penghitungan konsesi dan ditugaskan oleh Perwakilan Keuangan dan Pembangunan Kalimantan Timur Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) mereview bahwa masa konsesinya adalah 37 tahun, dan royalty fee tahunannya 5%. Sebagai informasi, sebelumnya PT Sarana Abadi Lestari sudah sesuai dengan SK BX-308 / PP008 Direktur Administrasi Umum Pelayaran tanggal 19 Juni 2015. Kepentingan pengoperasian terminal, SK menyetujui pengelolaan terminal.Saya tertarik dengan lingkungan kerja dan bidang kepentingan di pelabuhan Samarinda untuk mendukung kegiatan komersial di bidang ini, termasuk yayasan organik minyak dan gas dan batubara PT Industri kimia Sarana Abadi Lestari .

Tujuan penandatanganan kontrak waralaba adalah untuk meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelabuhan dengan menyediakan dan / atau jasa kepelabuhanan, serta meningkatkan pendapatan negara dengan membayar pendapatan waralaba. Nasional bukan pajak Pendapatan (PNBP).). (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *