TRIBUNNEWS.COM-Sebagai bagian dari penyusunan prosedur permanen tiga tingkat khusus untuk mencegah tumpahan minyak di laut, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Pusat Komando dan Pengendalian Nasional (Forum Puskodalnas) melalui Administrasi Umum Angkutan Laut, dengan fokus pada pengelolaan perairan dan situasi darurat tumpahan minyak pelabuhan Protap Tier 3 (Protap Tier 3).

Kegiatan dilaksanakan di Jakarta mulai tanggal 14-16 September 2020 oleh Direktur Penjaga Pantai dan Laut (KPLP), Ahmad, atas nama Dirjen Perhubungan Laut . Seluruh kementerian / lembaga anggota Puskodalnas turut serta dalam acara ini, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, TNI, Polri, SKK Migas , BPH Migas dan PT. Asurasi Tugu Pratama, Indonesia

Direktur KPLP Ahmad (Ahmad) dalam sambutannya mengatakan Forum Puskodanas merupakan pertemuan rutin untuk membahas peningkatan sinergi guna mendukung sistem koordinasi terbaik untuk penanganan darurat tumpahan minyak. Fokus pembahasan adalah penyusunan program permanen (Protap Tier 3) program permanen untuk mencegah tumpahan air dan minyak pelabuhan, yang akan digunakan dalam program fixed level 2 yang dirumuskan oleh dinas provinsi / regional / lokal ke depan. Pemerintah walikota dan entitas komersial pelabuhan, program level 1 tetap unit dan kegiatan lainnya dilakukan bekerjasama dengan otoritas pelabuhan dan kantor pelabuhan Harbormaster dan kantor unit manajemen pelabuhan, “kata Ahmed.

Baca: Kaimenhub Bekerja sama dengan 4 PTN untuk bersama-sama mempelajari transportasi kesehatan selama pandemi- “Mari kita jaga kekompakan dan kekompakan seluruh anggota Pskodar Nas agar tetap permanen, kata Ahmed, untuk pengolahan limbah minyak di level 3. Program tersebut dapat berjalan dengan normal dan lancar. Oleh karena itu, “Ke depan, kami akan berupaya mengatasi tumpahan minyak di perairan dan pelabuhan secara cepat, tepat, efisien dan terkoordinasi.” Peraturan pemerintah tentang persiapan pencegahan pencemaran diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 Regulasi dan regulasi, menyangkut perlindungan lingkungan laut, salah satunya mengatur kewajiban pelabuhan dan unit kegiatan perairan lainnya untuk memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran, termasuk prosedur, personel, peralatan dan material, serta pelatihan pencegahan pencemaran.

Terkait situasi darurat tumpahan minyak di laut, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 mengatur tentang penanganan situasi darurat. Untuk kasus tumpahan minyak di laut, dalam Perpres No 109 tahun 2006 disebutkan bahwa untuk kasus tumpahan minyak tingkat ketiga dalam penanganan terpadu penanggulangannya, tim nasional bertanggung jawab atas penanggulangannya.Provinsi Sulawesi Utara telah membentuk tanggap darurat tumpahan minyak. .

<< Dalam melaksanakan tugas ini, Ahmed menyampaikan bahwa fungsi akhir dari tim adalah menetapkan pedoman untuk mengembangkan sistem persiapan dan mengatur prosedur perawatan darurat dalam "Prosedur Perawatan Darurat Level 3" respon untuk. Een Nuraini Saidah yang juga selaku penyelenggara acara FGD menambahkan, untuk lebih memahami persiapan rutin pengelolaan tumpahan air dan minyak pelabuhan, Protap Tier 3), forum ini akan memperkenalkan tenaga ahli di bidangnya masing-masing. Kantor Hukum Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan PT. Asuransi Tugu Pratama Indonesia. Selain itu, sumbangan yang diserahkan oleh kementerian dan lembaga terkait akan sangat penting dalam pengaturan tingkat Protap 3, dan dapat digunakan sebagai panduan untuk pelaksanaan bisnis lokal yang lebih baik. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *