Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) mengunjungi Kementerian Pembangunan Daerah Miskin (Kemendes PDTT) untuk mengetahui perkembangan perolehan alokasi BLT dari Dana Desa selama pandemi Covid-19. Kehadiran kami di sini sejalan dengan fungsi tugas pencegahan dan koordinasi, ‚ÄĚkata Komisioner KPK Nawawi Pomalongo kepada Kantor PDTT Kementerian Kesehatan DKI Jakarta, Kamis (9/09, 2020). -Nawawi kembali menegaskan, kehadiran pimpinan KPK untuk melaksanakan Instansi Pemerintah) yang saat ini bertanggung jawab untuk mengalokasikan Dana Desa BLT kepada warga terdampak Covid-19. Dana Desa BLT juga memberikan informasi detail mengenai Dana Desa Bvid. Kemajuan dan rekam jejak penerima Dana Desa BLT .

“Karena KPK ada di sini, kami ingin pergi bersama. Navawi mengatakan, jalan ini masih di jalan yang telah kami sepakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Kepala Desa Abdul Halim Iskandar (Abdul Halim Iskandar) menjelaskan perkembangan penyaluran Dana Desa BLT. Dalam pandemi Covid-19 hingga 8 Juli 2020, sudah ada masalah. Sekitar 74.865 desa menerima dana desa, terhitung 99% dari total 74.953 desa di Indonesia. — “Kenapa tidak 100%, karena masih sedikit yang dikatakan Abdul Halim (Abdul Halim) atau Abdul Halim (biasa disebut Menteri Gus) karena masalah administrasi. Desa yang belum terselesaikan, karena beberapa masalah tahun lalu, masih diblokir oleh Kementerian Dalam Negeri, menyumbang 97% dari total 74.865 desa.

Sedangkan untuk desa penerima BLT Desa terdapat 7.742.176 KK, 2.400.075 diantaranya adalah janda Atau rincian yang disebut Perempuan Kepala Keluarga (P EKKA), kemudian ada 283.644 orang yang menderita penyakit kronis dan penyakit kronis.Selama ini, total dana desa yang digunakan untuk BLT Dana Desa adalah 4.645.305.600.000 rupiah, di antaranya 6.813.115 keluarga diuraikan. Informasi, termasuk petani dan buruh tani, 315.028 nelayan dan 315.028.156.954 buruh pabrik tani, 62.734 guru, 394.345 pedagang dan usaha kecil dan menengah.

“Ini sudah didaftarkan nama dan alamatnya. Semuanya akan dikirim ke Kemensos, dan Jaring Pengaman Sosial akan bertanggung jawab langsung. “, pungkasnya. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *