JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperketat pembatasan sosial skala besar (PSBB) mungkin berdampak luas. Ini termasuk meningkatkan kemungkinan masyarakat yang terkena dampak akan membutuhkan bantuan sosial (urusan sosial).

Menteri Sosial Julia P Batubara (Juliari P Batubara) mengatakan bahwa masyarakat terdampak perlu diberikan dalam bentuk bantuan sosial yang tidak bisa digeneralisasikan. Menteri Sosial mengatakan: “Jika keputusan peningkatan bansos dilakukan di bawah pengetatan PSBB, itu bukan keputusan yang mudah. ​​Diperlukan penelitian mendalam dan koordinasi yang tinggi.” Jakarta (13/09/2020) .

Menurutnya, terkait penambahan bansos, ada dua hal penting yang harus diperhitungkan, yakni menentukan target bantuan dan menyiapkan anggaran.

Kedua aspek perlu dipelajari dan dikoordinasikan dengan cermat. “Jadi ini tidak mendadak. Kementerian Sosial menunggu instruksi Presiden Yoko Widodo. Kalau kita memilih menambah bansos, kita siap. Prinsipnya, Kementerian Sosial siap melaksanakan instruksi Presiden,” ujarnya. Menteri Sosial Juliari memastikan, jika Presiden memerintahkan penguatan Program Perlindungan Sosial (JPS), akan ada tahapan koordinasi dengan Pemprov DKI. Ia mengatakan: “Jika diputuskan ada kebijakan baru, kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.” -Sampai saat ini, Kementerian Sosial belum mengambil kebijakan khusus sesuai dengan penguatan PSBB Pemprov DKI Jakarta. Ia mengatakan: “Kami masih fokus pada bansos yang sudah berperan, termasuk bansos untuk kebutuhan dasar DKI di Jakarta dan Botabaek.” PSBB menyatakan. Status PSBB Jakarta memang belum dicabut.

“Kementerian Kesehatan akan memutuskan status PSBB. Oleh karena itu, Kementerian Sosial akan terus memperhatikan bantuan sosial (bansos) yang sudah diberikan. Ia mengatakan: “Ini akan berlanjut hingga Desember 2020, termasuk memberikan bantuan sosial untuk kebutuhan dasar Jakarta dan Botabek DKI.”

Menanggapi dampak pandemi tersebut, Kemensos meluncurkan program bantuan sosial, Yakni, bansos Presiden Jakarta dan Bod Tabek atau bansos Presiden paket bansos, dan uang sosial. Bantuan Luar Negeri (BST) Jabodetabek – Bantuan perumahan untuk bantuan sembako mencapai 1,9 juta rumah tangga (KK, DKI Jakarta mencapai 1,3 juta KK, Bodetabek (wilayah yang berbatasan langsung dengan Jakarta) mencapai 600.000 KK

alokasi BSS terkonfirmasi Mulai dari Rp 600.000 / KPM / bulan, dana akan dialokasikan mulai 20 April 2020 hingga Juni 2020. Namun, karena DKI Jakarta paling awal berstatus PSBB, Kementerian Sosial Af akan fokus ke DKI Jakarta. Dengan memperpanjang masa penyaluran yaitu dari Juli 2020 hingga Desember 2020, untuk jangka waktu 6 bulan, nilai BSS adalah Rp 300.000 / KPM / bulan.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *