TRIBUNNEWS.COM-Sebelum diberlakukannya TSS (Traffic Separation Plan) di Selat Inta dan Lombok pada 1 Juli 2020, Kementerian Perhubungan telah melakukan berbagai persiapan. Salah satunya adalah tabletop exercise (23/6) yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan hari ini di Kantor Wilayah Navigasi Tingkat I Tanjung Priok (Tanjung Priok), melibatkan berbagai organisasi terkait. Pulau-pulau tersebut terletak di Selat Sunta dan Selat Lombok.

Keberhasilan ini menjadi kebanggaan Indonesia, terlebih pada tahun-tahun dimana Kementerian Perhubungan selaku departemen maritime management IMO telah lebih dari dua kali membela proposal TSS Selat dan Selat Lombok di kancah maritim global. -Dalam unjuk kerja ini, berbagai organisasi terkait seperti Kementerian Perhubungan, Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal, Bakamura, Kepulauan Basanas, Badan Intelijen Negara (BIN), POLAIRUD dan instansi lainnya bersama-sama melaksanakan Kapal Nasional. The Communications Marine and Coast Guard merencanakan skenario lalu lintas dan pergerakan selama operasi patroli dan penegakan hukum di bidang keselamatan jalan di Selat TSS Sunta. — “Tujuannya untuk melakukan operasi patroli dan penegakan hukum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,” kata Ahmed, ketua unit (KPLP), Selasa (23/6).

Ahmed mengatakan bahwa TSS Selat Sunda dan Selat Lombok telah resmi dilaksanakan oleh IMO. Ini bagian dalam KLAI (Indonesia Archipelago Seaway). Ahmed mengatakan: “Ini adalah Daerahnya sangat padat, dan kebebasan lintas kapal asing juga sangat padat. ”Ia menegaskan, penerapan TSS Selat Sundar merupakan upaya pemerintah untuk menjamin keselamatan lalu lintas laut sebagai sarana untuk menjaga lingkungan laut.

Dalam pekerjaan ini, Kementerian Perhubungan akan mengerahkan 6 (enam) kapal patroli KPLP untuk melakukan tugas penegakan hukum maritim, meliputi penyidikan, identifikasi, penuntutan, penangkapan, pemeriksaan, dan penyidikan, hingga penyidikan sesuai dengan prosedur yang benar yang ditentukan oleh undang-undang sampai. Keenam kapal patroli tersebut adalah KN Trisula P.111, KN Alugara P.114, KN Clurit P-.203, dan KN. Cundrik P.204, KN belati P.205 dan KN. Jembio P.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Navigasi Hengki Angkasawan mengungkapkan pihaknya akan mempersiapkan navigasi, seperti penyiapan sarana dan prasarana Pelayanan Lalu Lintas Kapal (VTS), Sarana Bantuan Navigasi Maritim (SBNP), dan sumber daya manusia ( SDM) Peningkatan kapasitas. Persiapan VTS dan panduan navigasi.

“Melalui kegiatan ini kami berharap instansi terkait dapat berkoordinasi dan berkomunikasi secara sistematis dan komprehensif sesuai dengan ketentuan hukum, karena kita tidak bisa terlibat dalam menjaga lingkungan laut perairan lepas pantai Indonesia sendiri,” kata Hengki.

Turut serta dalam acara ini adalah para ahli dari Menteri Reformasi Hukum dan Birokrasi Umar Aris Kementerian Perhubungan serta pejabat dan staf instansi dan pemangku kepentingan terkait, seperti Kementerian Kelautan, Bakamura, dan Barcelona , BIN, POLAIRUD, dll. Selain itu, Kementerian Perhubungan akan menggelar pelatihan persiapan apel / basah di Pelabuhan Merak Banten pada 27 Juni 2020. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *