TRIBUNNEWS.COM-Dalam rangka meningkatkan keselamatan navigasi, khususnya untuk mengatasi potensi bahaya yang dihadapi pejabat kapal, Indonesia melalui Kementerian Perhubungan meratifikasi “Nairobi International Convention” pada tahun 2007 tentang pembatalan kerangka kapal.

Konvensi tersebut telah disetujui. Presiden Republik Indonesia membutuhkan persetujuan. Mengenai ratifikasi Nairobi International Wreckage Convention 2007 (the 2007 Nairobi International Convention on the Removal of Bones from Ships) yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 20 Juli 2020 80 Jakarta.

Bacaan: Warga Ditemukan Kapal Tidak Melayang di Laut, Pak Cik Diduga Tenggelam

Menurut Direktur Navigasi dan Maritim, Hermanta ratifikasi konvensi penting untuk mengatasi potensi bahaya kapal tersebut. Mengancam keselamatan navigasi dan kerangka lingkungan laut, serta menjamin kepastian hukum dari klausul tanggung jawab. “Pengesahan Konvensi Internasional Nairobi sejalan dengan komitmen Kementerian Perhubungan dalam hal ini Administrasi Umum Angkutan Laut akan terus meningkatkan keselamatan dan keamanan angkutan laut serta menjaga lingkungan laut,” kata Hermanta di Jakarta (5/5). 8/2020).

Hermanta mengatakan bahwa Konvensi Penghapusan Bangkai Kapal Internasional Nairobi 2007 mengatur kewajiban asuransi pemindahan bangkai kapal yang berlaku secara internasional pada 14 April 2015. Hermanta menjelaskan: “Pemilik kapal memiliki kewajiban yang ketat untuk mencari, menandai dan mengangkat bangkai kapal yang dianggap berbahaya, dan mewajibkan pemilik kapal untuk membuktikan asuransi publik atau bentuk asuransi keamanan finansial lainnya.” Hermanta menjelaskan. Nairobi International menghapus ketentuan Framework Convention – Untuk kapal pada tahun 2007, Indonesia berhak melaksanakan ketentuan Konvensi ini di wilayah perairannya.

“Konvensi Nairobi juga menetapkan bahwa wilayah perairan di wilayah yurisdiksi Indonesia harus dilengkapi dengan jaminan asuransi pembongkaran frame,” kata Hermanta.

Baca: Kementerian Perhubungan mendukung evaluasi uji coba elektronik Yogyakarta oleh dinas pariwisata- — Selain itu, Hermanta menjelaskan bahwa letak geografis Indonesia yang strategis berada di antara dua benua dan dua samudra yaitu benua Asia dan Australia, serta Samudera Hindia dan Samudera Pasifik tidak hanya menjadikannya salah satu perairan tersibuk di dunia, tetapi juga Rawan kecelakaan transportasi.

“Salah satu akibat dari kecelakaan kapal di laut adalah kerangka kapal yang terdampar, atau tenggelam. Pemiliknya tidak bertanggung jawab. Kata Hermanta. ——Dalam hal ini, tindakan segera harus dilakukan , Untuk mengeliminasi beberapa kapal yang mengalami bencana laut, karena dapat menimbulkan masalah lain, yang akan membawa resiko bagi keselamatan dan keamanan negara. Kapal. Kapal yang mengalami kecelakaan dan karam kapal yang tenggelam membutuhkan biaya yang mahal untuk membongkar rangka kapalnya. Tanggung jawab Timur tidak tinggi, sehingga tidak bisa dihilangkan. Pengangkatan rangka kapal perlu dilakukan. Tentunya selain asuransi kapal juga dapat memberikan perlindungan kepada pemilik kapal, apalagi jika terjadi bencana yang menyebabkan kapal tenggelam, maka asuransi tersebut dapat digunakan Bayar ongkos angkat rangka perahu, “kata Hermanta. Kelambu multi-tujuan dermaga Wae yang akan datang akan mempercepat revitalisasi Pelabuhan Labuan Bajo-Organisasi Maritim Internasional (IMO) mengadopsi “Konvensi Penghapusan Bangkai Internasional Nairobi” untuk referensi (2007, Nairobi pada Mei 2007 “International Convention on Removal of Bones from Ships” (2007) disahkan pada pertemuan yang diadakan di Nairobi, Kenya pada tanggal 18. Selain itu, sesuai dengan otorisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, pemerintah juga mewajibkan pemilik kapal Bongkar sasis kapal dan / atau kargo terbesar180 hari sejak bangkai kapal. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *