TRIBUNNEWS.COM-Indonesia menjadi negara kepulauan pertama di dunia dengan Traffic Separation System (TSS) di jalur laut kepulauan (yaitu Selat Sunta dan Selat Lombok), menjadi negara kepulauan pertama di dunia. Organisasi Maritim Internasional (IMO) membuat TSS pada bulan Juni 2019 dan mengeluarkan surat edaran IMO COLREG.2-CIRC.74 dan SN.1CIRC.337, yang menangani penerapan sistem isolasi lalu lintas dan tindakan rute terkait di Dahai dan Long. Selat Tujuan

TSS data Selat dan Selat Lombok akan segera diimplementasikan mulai 1 Juli 2020.

Baca: Strategi pengelolaan keuangan bagi masyarakat pembayar UMR

Sukses adalah Alhasil, pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub), telah bekerja keras sebagai badan pengelola maritim IMO. Ia telah mempelajari proposal TSS selama dua tahun di Selat GL dan Selat Lombok. Bidang kelautan.

Kementerian Perhubungan mengesahkan jenderal Kementerian Perhubungan telah banyak melakukan persiapan pelaksanaan TSS di Selat Sunda dan Lombok dari aspek navigasi dan penegakan hukum. Artinya, Indonesia bersiap untuk menerapkan TSS di Selat dan Selat Lombok. Kabar tersebut disampaikan Dirjen A. Purnomo, Dirjen Perkapalan, di Jakarta pada Kamis, 18 April. Namun, terdapat 3 (tiga) negara di TSS Selat Malaka dan Singapura, sedangkan TSS Selat Pengaturan dan Lombok hanya berhak mengawasi mereka. Hal inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan pertama di dunia yang disetujui oleh IMO yang memiliki TSS, dan juga terdapat di ALKI (Indonesia Archipelago Seaway) I dan ALKI II. Baca: Kementerian Perhubungan dan PT Sarana Abadi Lestari Kesepakatan Kesepakatan Konsesi Gedung Terminal Umum – Dalam Waktu Dekat, Administrasi Umum Angkutan Laut Bakal di Selat Sunta dan Naga Bidang keselamatan jalan Mejima mengadakan patroli penegakan hukum di Selat TSS, salah satu kegiatan yang akan dilakukan adalah tableop exercise. Latihan meja ini dilakukan untuk merancang kapal patroli KPLP yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2020 di Saluran Detektor dan Apple pada komunikasi dan pergerakan kapal nasional di bidang keselamatan jalan raya dan latihan patroli penegakan hukum yang akan dilakukan pada tanggal 27 Juni 2020 Persiapan / pelatihan basah.

Menurutnya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan sumber daya bagi staf Tata Usaha Umum Angkutan Laut, khususnya yang berpatroli di kapal BUMN dan awak VTS, untuk memahami mekanismenya. Proses perencanaan operasi patroli dan penegakan hukum di Selat Sunta dan Selat Sun Mushima, serta koordinasi dan integrasi sistem Baik itu di dalam Administrasi Umum Transportasi Internal atau di antara lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan hukum.

Baca: Berdasarkan UU Adaptasi Normal Baru, Kementerian Perhubungan Pantau Angkutan Laut Sulsel dan Sulbar – KPLP juga bersiap turunkan kapal patroli KPLP beserta personelnya untuk bersiap menghadapi Patroli dan penegakan hukum di area safety traffic control di Selat Sunda dan Selat Lombok. Maritime Navigation Assistance Service (SBNP), peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) VTS, dan persiapan panduan navigasi. Bekerja sama dengan Departemen Komunikasi dan Informasi RI. “Oleh karena itu, Indonesia siap melayani masyarakat kelautan global ketika TSS Selat Sunta-Selat Lombok dilaksanakan pada 1 Juli 2020. Ini merupakan kontribusi nyata bahwa Kementerian Perhubungan berperan aktif dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung keselamatan dan keamanan. Direktur Jenderal Argus menyimpulkan: “Menjamin keselamatan transportasi laut global dan menjadikan Indonesia sebagai pusat maritim global. “

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *