TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk mempercepat pemutakhiran data perlindungan sosial secara komprehensif oleh pemerintah kabupaten / kota (Pemda). Melalui SKB ini, diharapkan kualitas pemutakhiran data dapat lebih ditingkatkan dan tujuan rencana penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.

Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 360.1 / KMK / 2020, Nomor: Januari 2020, Nomor: 2020 460-1750, tentang mendukung pemerintah daerah untuk mempercepat integrasi perkotaan pada 28 Juli 2020 Pembaruan data perlindungan sosial. -Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyambut baik keluarnya peraturan ini. Sebab selama ini pemutakhiran data menjadi isu yang krusial, terutama dalam berbagai program pembangunan perlindungan sosial.

“Saya menyambut baik keluarnya SKB ini. Selama ini masih terdapat kendala pemutakhiran data yang menjadi tantangan dalam mengalokasikan berbagai bantuan kepada penerima bantuan. Menteri Sosial Julia Li mengatakan di Jakarta (09/08) itu karena Tidak ada proses pemutakhiran data, istilah bantuan sosial “kurang tepat sasaran” mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 tentang Perlakuan terhadap Orang Miskin Tahun 2011. Pemutakhiran data menjadi kewenangan pemerintah kabupaten / kota, yang tertuang dalam Pasal 13. Dalam Pasal 8, 9, dan 10 UU No. 2011, UU tersebut pada dasarnya wajib menugaskan proses multilevel kewenangan kabupaten / kota-misalnya, Pasal 8 menyebutkan bahwa verifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Konfirmasi dilakukan oleh subkawasan dan potensi sumber dan sumber perlindungan sosial di subkawasan atau “desa”. “Oleh karena itu, Kementerian Sosial tidak melakukan pendataan secara langsung. Misi Kementerian Sosial adalah menentukan data untuk pelaksanaan regional proses pemutakhiran data. Masalahnya, masih ada pemerintah kabupaten / kota yang mengatakan: “Kurang atau bahkan tidak ada implementasi aktif dari pemerintah yang dimutakhirkan.” Di sisi lain, Kementerian Sosial tidak memiliki kewenangan langsung untuk memberikan instruksi kepada pemerintah kabupaten / kota. Oleh karena itu, dengan kewenangan Kementerian Dalam Negeri, diharapkan dalam proses pemutakhiran data lebih efektif dalam mendorong dan meningkatkan kegiatan daerah / kota.

SKB menunjukkan bahwa pemutakhiran DTKS merupakan kebijakan strategis agar rencana penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran. Pemutakhiran data dilakukan secara berkala oleh pemerintah daerah minimal 1 (satu kali) setiap 1 (satu) tahun.

Mengenai kewenangan kementerian dan komisi, SKB tersebut menyatakan bahwa secara garis besar tanggung jawab Kementerian Sosial adalah menyiapkan data perlindungan sosial (DTKS) yang lengkap sebagai basis data awal pemutakhiran data, dan mempersiapkan pemutakhiran melalui SIKS-NG Sistem DTKS menentukan hasil pemutakhiran DTKS yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan menyampaikan keputusan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.

Tanggung jawab dan fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk notifikasi Kepala daerah harus segera melakukan pemutakhiran DTKS sesuai dengan pengelolaan data Kementerian Sosial dan membantu pemerintah kabupaten / kota untuk mencocokkan DTKS dengan jumlah penduduk.

Tugas dan fungsi Kementerian Keuangan antara lain mengevaluasi pemutakhiran DTKS dan mendorong pemerintah daerah untuk memberikan sanksi terhadap penyaluran dana transfer masyarakat melalui kebijakan fiskal yang dengan sendirinya mengacu pada regulasi.

“Oleh karena itu, SKB ini mengatur tentang data sanksi alokasi dana transfer masyarakat oleh pemerintah daerah yang tidak secara aktif melakukan pemutakhiran.” Ujar Mensos.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *