Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sosial Juliari P Batubara memastikan pengawasan ketat terhadap pemasok yang menyediakan sembako, termasuk penerapan standar audit yang ketat.

Hal ini untuk memastikan keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan harga dan kualitas yang sesuai.

“Kami telah melakukan audit dan pemantauan yang mendalam dan sistematis terhadap pemasok yang menyediakan sembako. Termasuk mengolah laporan di tempat tentang pemasok yang mungkin mengirimkan produk yang tidak sesuai,” Menteri Sosial Julia (07/14 / 2020) .

Katanya, karena pasokan produk bansos dilakukan oleh penjual. Dari pantauan di lapangan, jika ditemukan kasus maka dapat dipastikan akan segera ditangani. Ia mengatakan: “Intinya, kami ingin memastikan bahwa semua proses pemberian bansos mengikuti prinsip kehati-hatian.” Secara internal, Kemensos mengaktifkan pengendalian internal melalui instrumen ini. Pengendalian internal pemerintah (APIP).

“Ini dilakukan sesuai dengan instruksi Presiden agar kita yang mendapat alokasi bansos, mendapat manfaat dari bantuan kepolisian, lembaga antikorupsi, Komisi Eropa (KPK), Biro Pengawasan, Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta barang publik dan Dalam proses pengadaan, Biro Kebijakan Pengadaan Jasa (LKPP) menyatakan, “- Dalam berbagai kesempatan pembagian manfaat, hadir pula aparat penegak hukum, termasuk personel dari Mabes Polri dan Tentara Pembebasan Rakyat.

Menteri Sosial Juliari mengatakan pejabat dari instansi seperti Polri dan KPK hadir untuk memantau proses penyaluran bantuan pangan sosial dasar agar target bantuan bisa lebih tercapai, dengan tetap mengacu pada pedoman dan memastikan tidak ada Penipuan darat. -Sebagai bagian dari pengawasan, Kemensos mengundang polisi dan Partai Revolusi Rakyat untuk meninjau kembali proses penyaluran bansos, khususnya ke Republik Demokratik Jakarta dan Bod Tabek, serta mengupayakan dialog langsung dengan penerima manfaat sosial, ungkapnya.

Melaksanakan fungsi pengawasan yang penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara berhak menerima bantuan dengan menganut prinsip bahwa bantuan harus tepat. Jutaan KK. Rinciannya, setidaknya ada 1,3 juta rumah tangga di DKI Jakarta, terdapat 600.000 rumah tangga di Kabupaten Bogor dan Kecamatan Depok, Tangerang, Tanger dan Bekasi yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta (Bod Tabek). Urusan menyebutkan, nilai bantuan pangan DKI dan Bodetabek Rp 600.000 / bulan / keluarga, secara teknis penyaluran dilakukan dua kali sebulan.

Periode penyaluran bansos pertama akan berakhir pada 15 Juli 2020. Pemerintah akan memberikan bantuan tambahan berupa pengalokasian bantuan sembako periode Juli hingga Desember 2020 senilai 300.000 / bulan / keluarga. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *