TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Dalam Negeri Kapuspen, juga Plt. Direktur Jenderal Kebijakan Dalam Negeri dan Pemerintah Bahtiar (Bahtiar) mengklarifikasi pemberitaan pelarangan penggunaan sepeda motor secara online dan reguler oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selama pandemi Covid-19. Nomor 830 Tahun 2020 Tentang Penyakit Virus Corona Pegawai Negeri Sipil (ASN) 2019 Pedoman Produksi Normal Baru dan Tata Tertib Keselamatan (Covid-19) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Pemda), sebenarnya ada pedoman ASN untuk menyambut kehidupan normal baru. Salah satunya menyangkut penggunaan angkutan umum.

Dalam Peraturan Menteri tersebut tidak ada larangan ojek. peringatan. Daya tariknya hanya untuk mencegah terpapar virus. Menurut “Pemberitahuan Kemenpan dan RB”, baik in-line maupun konvensional, ojek yang menggunakan helm bersama, ruang lingkup pengawasan Peraturan Menteri itu sebenarnya milik Kementerian Dalam Negeri dan pejabat daerah. Tandaskan Kementerian Dalam Negeri tidak mengatur pengoperasian ojek online. / Ojek konvensional yang disahkan oleh Kementerian Perhubungan, tidak memakai helm yang disediakan oleh pengemudi ojek, karena helm penumpang adalah helm yang saya pakai untuk penumpang lain. Oleh karena itu cenderung mereka Menjadi sarana komunikasi, ”jelas Bahtiar

tafsir makna yang berbeda. Kementerian Dalam Negeri akan segera melakukan perubahan dan perbaikan, “untuk menghindari interpretasi yang berbeda, akan melakukan perubahan dan perbaikan yang sesuai secepatnya,” ujarnya. Demi kehati-hatian dan kewaspadaan, mengingat penggunaan helm bersama pada sepeda motor (baik ojek online maupun helm biasa) menjadi sumber popularitas Covid 19. Oleh karena itu, perhatian khusus harus diberikan. Ia mengatakan: “Dalam SK ini tidak ada larangan pengoperasian ojol dan ojek biasa.” Tentu saja, lanjut Bahtiar. Dalam hal ini, jika pihak ojek / ojek / ojek online memiliki perjanjian yang ketat, maka Kementerian Dalam Negeri menyambut mereka. Oleh karena itu, potensi celah penularan virus dapat dihilangkan. Namun yang pasti, Menteri Dalam Negeri tidak pernah melarang peredaran ojek. Bahkan dalam peraturan menteri, hal ini ditegaskan dengan jelas.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *