Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Rapat paripurna kedua Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) membahas dua agenda kerja Tripnas pada 2020.

Pertama, rancangan undang-undang yaitu RUU tentang penciptaan lapangan kerja di gugus kerja; amandemen UU Nomor 02 Tahun 2004; RUU Perlindungan PRT dan penyusunan Peraturan Presiden LKS Tripnas tentang Tata Kerja LKS Tripnas.

Pembahasan kedua bersifat konseptual, yaitu penyusunan agenda kerja kelompok (BP) rapat pekerja dan rapat paripurna Tripnas LKS 2020, rapat tripartit dan pleno LKS Tripnas dan LKS Trinas digabung.

Dalam Sidang Paripurna Virtual II, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah berharap bisa merasionalisasi tugas berat LKS Tripnas 2020. Dalam pandemi Covid-19. — “Semua orang harus paham bahwa situasi pandemi ini harus ditangani dan diselesaikan bersama, tanpa tentangan dari kedua belah pihak,” kata Ida Fauziyah. Pada 2020, jaraknya hanya beberapa bulan. Menaker Ida Fauziyah (departemen pemerintah); dua orang wakil ketua LKS Tripnas, yaitu Myra Maria Hanartani (bagian dari organisasi wirausaha); dan Puji Santoso (anggota serikat / serikat pekerja) dan 30 peserta konferensi video.

Dalam rapat paripurna hampir 60 menit, Ketua LKS Trinas menyimak penjelasan, pertimbangan, saran dan pendapat mengenai gagasan pokok pekerja LKS Tripnas. tubuh. Terkait penyusunan agenda tahunan Tripnas LKS 2020; THR; serta keterlambatan pembayaran rencana BPJS Ketenagakerjaan dan pandemi Covid-19 berdampak pada kelangsungan usaha dan perlindungan pekerja / pekerja.

Di saat yang sama, Dirjen PHI Jamsos Haiyani Rumondang secara aktif menyambut rapat paripurna Tripnas LKS 2020 melalui musyawarah dan hubungan keluarga. Dia mengatakan: “Hasil rapat paripurna kedua harus menjadi langkah bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan.” (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *