TRIBUNNEWS.COM-Saat ini dunia sedang menghadapi pemanasan global yaitu gas rumah kaca (GRK) atau greenhouse gases / GHGs akibat kenaikan suhu akibat emisi gas buang (termasuk gas buang dari operasional kapal).

Dalam hal pengurangan emisi dari jumlah kapal, International Maritime Organization (IMO) melalui MARPOL Annex VI menetapkan cara mengurangi emisi kapal dengan menerapkan efisiensi energi di kapal untuk mengurangi konsumsi bahan bakar di kapal. Mengetahui konsumsi bahan bakar kapal di dunia, kita dapat menghitung emisi gas buang tahunan yang dihasilkan kapal dan mengetahui perbandingan pengurangan emisi gas buang tahunan. Oleh karena itu, kami akan mendukung rencana ini dengan meningkatkan efisiensi energi dan secara aktif melaporkan konsumsi bahan bakar kapal tahunan. Kurangi emisi gas rumah kaca, ”kata Laut R. Agus H. Purnomo, Direktur Jenderal Perhubungan, di hadapan sistem aplikasi pelaporan konsumsi bahan bakar kapal (sistem pendataan) yang diluncurkan di Jakarta, Jumat (10/7). Baginya, Indonesia adalah global. Seorang anggota komunitas maritim juga secara aktif mendukung hasil kesepakatan tersebut, telah mengajukan permintaan kepada International Maritime Organization (IMO), mewajibkan seluruh negara anggota IMO untuk melapor ke IMO melalui Data Collection System (DCS) setiap tahun, khususnya GT 5000 Konsumsi bahan bakar kapal dengan ukuran lebih besar atau lebih besar. Departemen urusan Kapten Sudiono menyatakan bahwa sistem aplikasi adalah implementasi dari proyek perubahan rencana PIM II, dan penanggung jawab pencegahan polusi dan departemen manajemen keselamatan kapal saat ini terlibat. Perlindungan lingkungan DG Perairan Hubla Sehingga pemilik kapal bisa lebih mudah melaporkan konsumsi BBM tahunan kapalnya .- “Melalui aplikasi ini, deklarasi konsumsi BBM (sistem pendataan) kapal berbendera Indonesia secara online dapat diselesaikan secara online, dimanapun Anda berada dengan mudah dapat, Akses aplikasi ini dengan cepat, jadi mohon gunakan dan dukung gerakan ini semaksimal mungkin Kapten Sudiono berkata: Kapal berbendera Indonesia harus melakukan hal yang sama. Bahan bakar sulfur rendah yang digunakan di kapal asing atau peraturan IMO 2020 yang lebih terkenal harus menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur hingga 0,5% m / m untuk mencegah pencemaran lingkungan laut. Dirjen telah menerbitkan Surat Edaran dari Dirjen Perhubungan Laut pada tanggal 30 Oktober 2018 UM.003 / 93/14 / DJPL-18 untuk membatasi kandungan sulfur dalam bahan bakar dan untuk menyampaikan kewajiban penyampaian konsumsi bahan bakar kapal .

“Su Kapten Dino menyimpulkan: “Melalui kebijakan penggunaan rendah sulfur yang diberlakukan, kami dapat menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang aktif dan peduli terhadap perlindungan lingkungan laut.”

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *