Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Sebelum merayakan Idul Fitri pada tahun 2020, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengingatkan pengusaha untuk membayar tunjangan keagamaan (THR) tepat waktu.

“THR Keagamaan adalah penghasilan non-upah yang dibayarkan oleh majikan. Itu dibayarkan kepada pekerja selambat-lambatnya 7 hari sebelum liburan keagamaan.” Menaker Ida Fauziyah mengatakan melalui tautan video dengan Jakarta kepada kepala Departemen Tenaga Kerja di seluruh Indonesia bahwa Satu (11/5/2020) .

Menteri Kerajinan Tangan Republik Indonesia No. 6 tahun 2016 menetapkan THR keagamaan itu sendiri untuk subsidi hari libur keagamaan karyawan perusahaan.

Peraturan menteri adalah Peraturan No. 78 tahun 2015 tentang Pemerintah Republik Indonesia tentang upah Pekerja yang membayar denda THR agama, dan majikan yang tidak membayar THR dapat dikenakan sanksi administratif sampai beberapa bisnis berakhir. “Menaker berkata …

Kementerian Tenaga Kerja sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, nomor: M / 6 / HI.00.01 / V / 2020, tentang periode pandemi Covid-19 (selanjutnya disebut sebagai Adalah SE THR) .————————————————————————————————————————————————————————————————————— Menaker mengatakan: “Jika beberapa pengusaha tidak dapat membayar THA, itu tidak akan menghilangkan kewajiban kontraktor untuk membayar THR agama.

Pengusaha yang menunda pembayaran THR agama kepada pekerja akan dihukum dengan denda 5%. Denda ini digunakan untuk mengelola kesejahteraan pekerja / pekerja dan tidak menghilangkan kewajiban majikan untuk terus membayar THR keagamaan kepada pekerja / pekerja.- — Jika perusahaan tidak dapat membayar THR dalam waktu yang ditentukan oleh hukum, solusinya harus diperoleh melalui proses dialog antara majikan dan majikan.

Menaker mengatakan: “Proses dialog didasarkan pada laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan berdasarkan pada keluarga Lanjutkan dengan ramah dan raih kesepakatan dengan itikad baik. “Ada beberapa hal, termasuk (1) perusahaan yang tidak dapat membayar THR secara penuh dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dan kemudian dapat membayar THR secara bertahap, (2) perusahaan tidak dapat membayar THR secara penuh sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan, dan dapat Ketika kondisi tertentu disepakati, pembayaran THR akan ditunda untuk jangka waktu tertentu, dan (3) waktu dan metode denda untuk menunda pembayaran THR. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *