TRIBUNNEWS.COM-Indonesia menjadi negara kepulauan pertama di dunia dengan Traffic Separation System (TSS) di laut kepulauan (yaitu Selat Sunta dan Selat Lombok yang mengikuti selat), menetapkan sejarah baru di bidang maritim global. Organisasi Maritim Internasional (IMO) membuat TSS pada bulan Juni 2019 dan menerbitkan surat edaran IMO COLREG.2-CIRC.74 dan SN.1CIRC.337, yang melibatkan penerapan sistem isolasi lalu lintas dan tindakan rute terkait di Selat Sunda dan- Selat Lombok. -TTS Selat Sunda dan Selat Lombok akan segera dilaksanakan mulai 1 Juli 2020. -Membaca: Strategi pengelolaan keuangan bagi masyarakat yang membayar UMR-Sukses adalah kerja keras pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dalam International Maritime Organization untuk memperjuangkan usulan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok Saya telah bekerja selama lebih dari dua tahun.

Kementerian Perhubungan melalui Departemen Perhubungan Laut Administrasi Umum telah melakukan banyak persiapan untuk implementasi TSS di negara bagian Matahari dan Selat Lombok lainnya, pertama dalam hal navigasi dan penegakan hukum. Artinya Indonesia siap menerapkan TSS di negara bagian lain dan Selat Lombok. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan R. Agus Purnomo di Jakarta, Kamis (18/6).

Sebelumnya Indonesia, Malaysia dan Singapura memiliki TSS di Selat Malaka dan Singapura. Akan tetapi, TSS Selat Malaka dan Selat Singapura memiliki pengaturan yang berbeda, karena milik tiga (tiga) negara, sedangkan TSS Selat dan Lombok hanya berhak mengawasi. Hal inilah yang menjadikan Indonesia negara kepulauan pertama di dunia yang disetujui oleh IMO yang memiliki TSS, dan juga terdapat di ALKI (Indian Islands Seaway) I dan ALKI II. Baca: Kementerian Perhubungan dan PT Sarana Abadi Lestari sudah mencapai kesepakatan kesepakatan konsesi terminal untuk penggunaan umum-dalam waktu dekat, Administrasi Umum Angkutan Laut akan berada di Selat Sunta dan Bidang keselamatan jalan Lombok melakukan penegakan hukum untuk patroli Selat TSS, salah satu kegiatan yang akan dilakukan adalah tableop exercise. Latihan meja ini dilakukan untuk merancang komunikasi dan pergerakan kapal patroli KPLP di bidang pengamanan jalan raya dan latihan patroli penegakan hukum kapal patroli KPLP di selat desain pada tanggal 23 Juni 2020 dan pada tanggal 27 Juni 2020. Persiapan apel / pelatihan basah.

Menurutnya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan tenaga bagi Administrasi Umum Kelautan khususnya awak Tim Patroli Nasional dan petugas VTS. Mekanismenya adalah proses perencanaan operasi patroli dan penegakan hukum di Selat Sunta dan Selat Lombok. Serta sistem dan koordinasi yang komprehensif. Baik di dalam Administrasi Umum Keselamatan Maritim dan di antara badan-badan yang memiliki kekuasaan sesuai dengan hukum. ) Dengan menurunkan kapal patroli KPLP beserta personelnya, berpatroli dan menegakkan hukum di wilayah pengendalian lalu lintas pengamanan Selat Sunta dan Selat Lombok. Layanan Bantuan Navigasi Maritim (SBNP), peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) VTS dan persiapan instruksi navigasi. Kerja Sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. “Oleh karena itu, Indonesia siap melayani masyarakat kelautan global saat mulai melaksanakan TSS Data Selat-Selat Lombok pada 1 Juli 2020. Ini merupakan peran aktif dan kontribusi nyata Kementerian Perhubungan dalam mendukung keselamatan dan keamanan. Direktur Argus menyimpulkan: “Keselamatan transportasi laut global telah menjadikan Indonesia sebagai pusat maritim global. “

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *