TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Dalam Negeri (Kementerian Dalam Negeri) menandatangani nota kesepahaman kerja sama dengan direktur eksekutif Radoud Mohamed Sharif melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Mohamed Hudori dan Direktur Eksekutif Radoud Mohamed Sharif. Dalam mereformasi pemerintahan. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di Gedung A, kantor pusat Kementerian Dalam Negeri. Murdaka Utara, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2020). Sebelum nota kesepahaman, Akmal Malik, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, memberikan sambutan. Beberapa masalah penting diuraikan dalam. Kerja sama perlu diselesaikan melalui pelaksanaan proses evaluasi pemerintah daerah.

Pertama, sebagai tolok ukur efektivitas eksternal dan sebagai dasar penguatan hasil evaluasi kinerja pemerintahan daerah di tingkat nasional;

Kedua, sebagai umpan balik dan dasar untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan dan pelayanan publik, Meningkatkan efisiensi, mengelola anggaran yang bermanfaat berdasarkan sumber daya, menciptakan suasana pembangunan dan berinvestasi di tingkat provinsi / daerah dan kota;

Ketiga, kami berharap masyarakat sipil dapat menerima umpan balik atas kinerjanya dan memperoleh tolok ukur kinerja terhadap pemerintah Informasi yang relevan digunakan sebagai patokan dan dasar untuk meningkatkan dampak positif masyarakat sipil dan proses reformasi. Sektor swasta juga akan lebih memahami dan mendapatkan umpan balik tentang bagaimana kinerja dan tata kelola mempengaruhi lingkungan investasi di kawasan; keempat, pembangunan berkelanjutan dicapai sebelum peraturan yang akan disahkan diperbarui. -Selain itu, Akmal juga sangat berharap melalui kerjasama ini, lembaga independen terkait dapat mencapai langkah-langkah tata kelola yang komprehensif. Seperti yang diramalkan oleh Presiden Jokovy, rencana nasional prioritas telah terwujud, sehingga meningkatkan kohesi daerah dan mempercepat investasi. Ia mengatakan: “Koordinasi antara provinsi / daerah dan kota lebih mudah.” Keikutsertaan badan hukum independen juga sejalan dengan kewenangan dan regulasi Peru, terutama: UU No. 23 tahun 2014 yang melibatkan pemerintah daerah; No. 13 tahun 2019 Peraturan Pemerintah yang meliputi laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan Pasal 27 ayat (3) Permendagri Nomor 18 Tahun 2002, Peraturan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah, yang meliputi laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dinyatakan bahwa tim nasional yang menilai kinerja penyelenggara dapat dibantu oleh badan hukum independen. Oleh karena itu, jika tindakan kita saat ini memenuhi persyaratan hukum secara hukum. Ia menjelaskan, Kemendgari telah mengevaluasi kinerja pemerintah daerah yang telah beroperasi lebih dari 10 tahun sejak 2009. Dalam proses evaluasi tersebut, kami bermaksud menggunakan indikator yang disebut dengan key performance indicator.

Selanjutnya, dua aspek kunci kinerja adalah aspek pengambilan kebijakan direktur daerah dan DPRD, dan aspek pengelolaan kebijakan yang dilaksanakan oleh organisasi daerah dalam organisasi. Hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah juga akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk memeriksa aparatur pemerintah provinsi / daerah dan kota yang berada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Kepala daerah, DPRD dan organisasi daerah asesmen lembaga. Namun, ia tidak dapat mengambil tindakan di ranah masyarakat dan pembuat kebijakan lainnya.

Tak kalah pentingnya, kemitraan ini juga mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Indonesia (IGI) yang merupakan rangkaian indikator yang digunakan untuk mengukur tata kelola yang telah digagas oleh “Governance Reform Partnership” sejak 2007, yang juga Memecahkan berbagai masalah pembangunan pemerintahan di negara ini.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian (Muhammad Tito Karnavian) juga memberikan arahan atas hasil evaluasi kinerja Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah (LPPD) yang melibatkan masyarakat sipil agar evaluasi tersebut lebih obyektif. Ia menjelaskan: “Berapa banyak parpol yang masih melakukan lobi untuk mencapai hasil yang baik. Hal inilah yang menurutnya pentingnya lembaga independen untuk memperkuat integritas, agar kita bisa lebih akuntabel atas hasil yang kita peroleh.” (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *