Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Belakangan ini, gara-gara protes dan penolakan orang tua siswa, kontroversi penerimaan mahasiswa baru DKI di Jakarta menjadi berita utama. Usia Divisi Penerimaan Mahasiswa Baru (PPDB) DKI Jakarta 2020 telah mengecewakan banyak calon mahasiswa.

Protes ini memicu protes dari Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di luar Jalan Sudirman di Jakarta Pusat. Senin (29/6/2020).

Arist Merdeka Sirait, Ketua Panitia Anak Nasional yang turut serta dalam aksi unjuk rasa, menyatakan penentangan terhadap penerapan sistem baru seleksi mahasiswa berbasis usia di semua jalur seleksi, khususnya jalur perencanaan wilayah. Itu ditunjukkan dalam keputusan Sekretaris. Biro Pendidikan DKI Jakarta No. 501/2021. Orang tua menilai SK Kadisdik Nomor 501/2020 tentang PPDB tahun ajaran 2020/2021 belum cukup karena memilih siswa berdasarkan usia.Selain itu, kuota jalur zonasi hanya 40%. SMA di PPDB juga dinilai melanggar Pasal 11 ayat 2 Permendikbud No. 44 Tahun 2019, mensyaratkan bahwa jalur kabupaten menyumbang minimal 50% dari kapasitas sekolah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Permendikbud 44 Tahun 2019

Sutanto berhubungan dengan orang tua Dalam dialog tersebut dijelaskan bahwa Permendikbud 44 tahun 2019 membutuhkan sekurang-kurangnya 50% partisi. Ke depannya, semua siswa yang dekat dengan sekolah dapat menikmati kuota ini.

“Konsep sekolah negeri menunjukkan bahwa pemerintah ada untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Sekarang, sekolah negeri mengutamakan melayani masyarakat di daerah itu. Sutanto mengatakan:” Di utara ya, di masa depan siswa Jakarta utara Dengan prioritas, siswa lain lebih jauh.

Bersamaan dengan itu, “Tegaskan bahwa kuota (rumah tangga miskin) 15%, jalur transfer 5%, kemudian sisanya digunakan untuk merealisasikan penyesuaian kuota jalur dan jalur lain. Sutanto mengatakan, Permendikbud memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah. , Pengawasan rinci masing-masing jalur dapat dilakukan melalui juknis PPDB, sepanjang tidak lebih rendah dari batas minimal pemerintah daerah dapat menambah jumlah ketiga jalur utama dalam PPDB.

Umur bukanlah syarat utama

Padahal, menurut Sutanto, syarat umur merupakan syarat Permendikbud selanjutnya. Dia menegaskan, syarat utamanya ada empat jalur. Jakarta-Menurut Sutanto, pihaknya memberikan penyelesaian sengketa PPDB kepada Pimpinan DKI Jakarta Disdik Nahdiana di Jakarta, Jumat (26/6/2020). Solusi pertama adalah memperbanyak jumlah ‘siswa’ dalam satu kelas, misalnya di kelas SMA yang ideal, dengan 36 siswa, akan meningkat menjadi 40.

Kedua, tambahkan jumlah ruang kelas dengan jumlah siswa yang ideal sehingga siswa dapat ditambahkan ke kelas secara otomatis.

Ketiga, dengan bantuan kartu pintar Jakarta, siswa yang tidak ditampung di PPDB DKI Jakarta dipindahkan ke sekolah swasta. Sutanto mengatakan, — Berdasarkan penemuan ini, salah satu orang tua mengatakan Pemprov DKI Jakarta langsung menetapkan persyaratan PPDB berdasarkan usia.Mereka meminta agar PPDB dibatalkan karena bertentangan dengan Permendikbud No. 44 tahun 2019.

“Memang usia ini usia terakhir di Permendikbud, tapi yang dilakukan DKI Jakarta secara langsung adalah pembatasan usia, jadi PPDB harus dibatalkan karena melanggar Permendikbud. Kata salah satu orang tua.

Terkait hal ini, Sutanto memastikan Kemendikbud mengaitkan keinginan para orang tua. Kata Sutanto.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan terus proaktif memenuhi harapan para orang tua agar dapat mencari cara untuk menyelesaikan sengketa PPDB. Delany

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *