TRIBUNNEWS.COM-Status pandemi Covid-19 tak menyurutkan semangat petani untuk terus membantu penyediaan pangan bagi tanah air. -Positif

— Sebanyak 956,92 hektar sawah baru telah dicetak sejak 2017. Perkebunan dapat dimanfaatkan 6 hingga 8 kali lipat dan produktivitas rata-rata 7 ton / ha. Salah satunya Desa Sumber Makmur, Kecamatan Mukomuko Lubuk Pinang, luas tanam yang dikelola oleh organisasi petani Makarti Mukti seluas 97,24 hektar yang merupakan hasil dari kegiatan pencetakan beras pada tahun 2018 lalu. Luas panen saat ini adalah 17 hektar dan produktivitas rata-rata 7,5 ton / ha. Diperkirakan wilayah tersebut akan mengalami panen raya pada awal Mei 2020.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) memerintahkan jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) untuk terus memantau produksi sektor pertanian selama pandemi Covid-19. — “Masih masa panen dari Maret hingga April, dan petani harus diyakinkan bahwa mereka mendapatkan harga yang layak untuk menjaga kesejahteraannya,” kata Wakil Menteri Pertanian.

Menteri Pertanian SYL juga menambahkan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya tanah dan air sangat penting. Daerah / kota harus berperan serta dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan yang dapat dicapai dengan perluasan sawah atau optimalisasi produktivitasnya. “Saya minta pemerintah daerah punya komitmen yang sama untuk menjaga pangan daerah. SYL menjelaskan.

Sarwo Edhy, Direktur Biro Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, menambahkan Kementerian Pertanian terus mengevaluasi jalannya program pencetakan sawah. Kementerian Pertanian Sawah yang baru dicetak dapat dimanfaatkan secara efektif untuk budidaya padi. ​​

Kementerian Pertanian melalui Administrasi Umum PSP menyediakan alat dan mesin pertanian (Alsintan) juga mendukung kegiatan pencetakan sawah semacam ini Makarti Muti (Makarti Muti) Areal kelompok tani sudah dua kali tanam dan akan memasuki musim ketiga. Pengelolaan dan panen nd akan sangat membantu, karena petani bisa roboh 3 kali berturut-turut. Katanya, setahun atau IP 3.

Dalam memastikan Dalam hal penyediaan lahan, Kementerian Pertanian terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencegah pengalihan lahan.Menurut Undang-Undang tentang Lahan Budidaya Berkelanjutan (LP2B) Nomor 41 Tahun 2013, sawah tidak dapat dikonversi tanpa izin pemerintah .

“Sawah yang sudah dicetak ditetapkan sebagai daerah produksi biji-bijian. Berkelanjutan dan tidak dapat diubah, kita harus terus menjaga pasokan makanan. Sarwo Edhy menyimpulkan.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *