JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM-Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan sambutan menarik di sela-sela pertemuan tingkat pertama dengan MPR. Urutan pertama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengangkat isu reorganisasi kabinet. Pertama, Menteri Tito berdiskusi dengan anggota Republik Demokratik Rakyat tentang pembahasan Peppe tentang Pilkada. Bukan rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi. Dia pikir ini perlu untuk diperbaiki. Atas instruksi Presiden, ia menghadiri rapat DPR di Kabinet. Artinya, sebelum menghadiri rapat, terlebih dahulu mendapat izin presiden. Salah jika rapat Peppe melebihi rapat terbatas ketua, saya minta ketua mengizinkan dia ikut rapat pembahasan rapat Peppe, karena ini masalah yang sangat penting. Dalam pertemuan itu, dia mengatakan juga meminta persetujuan presiden. Dia berkata: “Saya meminta izin.” – Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa itu adalah tugasnya untuk menghadiri pertemuan dengan izin presiden. Kemudian tidak lagi dikaitkan dengan pertanyaan atau ulangi. Selain itu, dia menyebut dirinya untuk mendapatkan dukungan. Baginya, masalah restrukturisasi adalah urusan Allah SWT. Reorganisasi kabinet adalah hak prerogatif presiden.

“Saya sangat percaya bahwa semua jabatan diotorisasi oleh Allah SWT dan berdasarkan hak prerogatif presiden. Oleh karena itu, kita harus menghormati semuanya. Belum kemarin ada yang mengatakan saya sedikit kurang. Saya sangat merasa tentang masalah pengocokan. Puas teman-teman, saya kira akan ada perintah, tidak. Saya tidak pernah meminta teman-teman saya ke DPP untuk mengeluarkan pendapat lain, mungkin hanya spontan saja., ”Ujarnya.

Sebagai Menteri Dalam Negeri, Menteri Tito mengaku memahami bahwa salah satu tugas utamanya adalah mengawasi Pilkada agar pilkada ini dapat dilakukan terhadap Covid secara aman dan terjamin. 19 .

“Dalam situasi baru, jika Tuhan menginginkannya. Covid-19 yang tidak biasa. Saya berharap melalui kerja sama kita semua, kita dapat mencegahnya menjadi media Covid-19. Bekerja, untuk masalah lainnya, Allah SWT berkata kepadanya: “Keputusan presiden harus dihormati. “(*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *