Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) berkunjung ke Kementerian Pembangunan Daerah Miskin (Kemendes PDTT) untuk mendengarkan orasi perkembangan alokasi BLT Dana Desa pada masa pandemi Covid-19. Kehadiran kami di sini sejalan dengan fungsi tugas pencegahan dan koordinasi, ”kata Komisioner KPK Nawawi Pomalongo kepada Dinas Kesehatan PDDT DKI Jakarta, Kamis (9/09, 2020). -Nawawi kembali menegaskan bahwa pimpinan KPK dalam rangka melaksanakan tugas koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Departemen pemerintah saat ini bertanggung jawab untuk mengalokasikan Dana BLT Desa untuk warga terdampak Covid-19. Informasi perkembangan dan sejarah penerima BLT Dana Desa.

“Sejak ada KPK, kita harus pergi bersama. Nawawi mengatakan: “Jalan ini masih berada di jalan yang telah kami sepakati bersama sesuai dengan peraturan saat ini.” Sekitar 74.865 desa telah menerima dana desa, terhitung 99% dari total 74.953 desa di Indonesia.

“Kenapa tidak 100%, karena masih ada beberapa desa yang belum terselesaikan secara administratif, dan Kementerian Dalam Negeri masih memblokir mereka dari Abdul Halim (Abdul Halim) atau biasa disebut di antara 74.865 desa Sebanyak 97% penduduk desa mengatakan ada beberapa masalah tahun lalu dan kelompok tersebut sampai saat ini belum dibebaskan.

Tentang penduduk desa penerima BLT, 7.742.176 KK, 2.400.075 janda atau biasa disebut perempuan kepala keluarga ( P EKKA), kemudian ada 283.644 kasus penyakit kronis dan penyakit kronis. –Selama ini, total dana desa yang digunakan untuk Dana Desa BLT adalah Rp 4.645.305.600.000, dan rincian informasi meliputi 6.813.115 rumah tangga di belakang petani dan buruh tani, 315.028 Nelayan dan Buruh, Nelayan, 315.028, Buruh Pabrik 156.954, Guru 62.734 dan Pedagang 394.345 dan Usaha Kecil dan Menengah. Sebagai dinas yang bertanggung jawab langsung terhadap jaring pengaman sosial, upaya urusan kemasyarakatan. ”Tutupnya. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *