Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Desa, Daerah Miskin, dan Imigrasi (Kemendes PDTT) menggelar sidak (sidak) guna penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) di empat kabupaten di Provinsi Banten. Salah satu alasan dilakukannya pemeriksaan ini adalah karena Banten merupakan salah satu daerah yang penyaluran BLTnya masih 20%. Selain Provinsi Banten, lima daerah yang distribusinya masih di bawah 50% adalah Nusa Tenggara Timur (NTT) 44%, Maluku 44%, Maluku Utara 42%, Papua 20% dan Papua Barat 44%. . -Menteri Halim mengatakan, dari hasil pemeriksaan tersebut banyak ditemukan fakta bahwa hasil sinkronisasi data tidak langsung datang dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) atau Camat. Akibat keterlambatan penerbitan Pergub terkait penyaluran dana desa, dana desa baru masuk ke rekening kas desa (RKDees). Cukup menunjukkan bahwa KPPN siap menerbitkan, “kata panggilannya Menteri Gus, Selasa (2/6/2020). Dana Desa Rp 600.000, sedangkan BLT membutuhkan penyaluran dana setelah Bansos disalurkan. Musdesus). Langkah selanjutnya adalah memberi tahu Apakah BLT Pemda sudah disalurkan sehingga perlu menyesuaikan waktu dan tidak tumpang tindih. – Menteri Gus (Gus) juga melaporkan evolusi penyaluran dana desa sejak 1 Juni 2020. Dana desa yang masuk RKDes mencapai 23 triliun Indonesia Rupiah.Dana yang digunakan untuk Program Kerja Tunai Perdesaan Intensif (PKTD) adalah Rp 1,4 miliar.

Selain itu, dana desa yang digunakan untuk program Desa Tanggap Covid-19 mencapai Rp2,654 miliar, tunjangan ini diperuntukkan bagi Pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di tingkat OPD, karena ruang isolasi di desa hanya digunakan untuk keperluan tersebut .

Dana Desa BLT

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *