Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah mengimbau pengusaha dan pekerja untuk menghadapi dampak Covid-19, terutama dampak terkait pekerjaan, dan terus memperkuat dialog sosial.

Kedua belah pihak harus bekerja sama atas dasar kedua belah pihak untuk menyelamatkan bisnis dan menemukan solusi terbaik. — “Solusinya adalah melakukan dialog sosial antara pekerja dan perusahaan pada saat pemilihan Kementerian Ketenagakerjaan. Kedua belah pihak harus terbuka satu sama lain atas kondisi yang terjadi. Selama kita terbuka satu sama lain dalam kondisi saat ini, semua orang akan mengerti,” kata Menteri Sumber Daya Manusia. Kata Ida Fauziyah dalam wawancara dengan pemirsa media TV. HRD berada di Jakarta, Selasa (28/4/2020).

Menteri Sumber Daya Manusia menjelaskan bahwa ada banyak langkah yang dapat dilakukan perusahaan untuk menghindari PHK.

Termasuk efisiensi biaya produksi, pengurangan gaji eksekutif dan dewan direksi, pengurangan jam kerja (seperti jam kerja, hari kerja dan lembur) atau pekerja sementara. Rotasi waktu untuk PHK.

“Kami memang memahami kondisi industri media saat ini. Namun, Kementerian Ketenagakerjaan kembali berharap tidak ada PHK. PHK merupakan cara terakhir untuk mengadopsi berbagai cara dan menjadi kendala yang disebutkan sebelumnya,” jelas Menaker. Pengusaha dan pekerja. – Menteri Ketenagakerjaan menambahkan bahwa pemerintah sendiri telah mengalokasikan 405 triliun rupee untuk merespon pandemi Covid-19. -Pembayaran ini dialokasikan untuk bidang kesehatan, perlindungan sosial, insentif perpajakan dan rehabilitasi UMKM. Kredit Niaga Rakyat (KUR), dan dukungan lainnya bagi pemulihan perekonomian nasional. Juga siap mengendurkan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan.

“Dengan insentif dan fleksibilitas ini, kami berharap pengusaha lain bisa bertahan, sehingga THR selalu terbayar dan PHK bisa dihindari,” cetusnya. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *