TRIBUNNEWS.COM-Kelompok kerja percepatan penanganan Covid-19 mengatakan dalam keterangannya, Kamis (25/6/2020), 112 daerah dan kota telah terdaftar sebagai kawasan hijau. Profesor Wiku Bakti, ketua kelompok ahli Satgas Nasional, mengatakan: “Area hijau atau tidak terdampak menunjukkan area di mana tidak ada catatan kasus COVID-19 atau tidak ada kasus, tetapi kasusnya menghilang dalam waktu 4 minggu dan telah pulih 100%. Bawono Adisasmito, dalam Dikutip dari situs resmi Covid19.go. Id .

Mengingat banyak daerah di Indonesia yang sudah masuk zona hijau, Doni Munardo, Ketua Kelompok Kerja Manajemen Nasional Covid-19, menyetujui hijau dan kuning tersebut. Pembukaan kembali status daerah tersebut, kata Duny, pembukaan pariwisata harus melibatkan berbagai tokoh masyarakat, pemerhati budaya dan agama.Tujuannya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat luas setelah kebijakan tersebut diberlakukan.

Selain industri pariwisata, sektor pendidikan juga ikut serta. Semakin bersedia menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Dan budaya nomor 01 / KB / 2020, Menteri Agama 2020 nomor 516, Menteri Kesehatan nomor HK.03.01 / Menkes / 363/2020, dan Menteri Dalam Negeri tahun 2020 nomor 440-882 Menurut Perpres tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terlibat dalam berbagai aspek terkait, seperti pokja percepatan penanganan Covid-19, departemen koordinasi panitia PMK, BNPB, dan XPR RI .- “Penerbitan kebijakan pendidikan selama pandemi Covid-19 Prinsipnya mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, guru, pendidik, keluarga dan masyarakat, ”kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. -Nadiem Makarim menambahkan bahwa pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada tahun ajaran 2020/2021 akan tetap ada. Akan dimulai Juli 2020. Namun ia mencontohkan, hanya perlu tatap muka saja. Pihaknya mencontohkan hingga 15 Juni 2020, 94% siswa di wilayah kuning, oranye dan merah. Sisanya 6% siswa di area hijau.

Meski mengizinkan pembelajaran tatap muka di kawasan hijau, Nadiem menegaskan bahwa semua pihak harus memperhatikan prosedur kesehatan dengan serius. Untuk kawasan hijau, kita mengizinkan pemerintah daerah untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi harus ada kesepakatan yang sangat ketat, ”katanya . -Nadiem menjelaskan, untuk satuan pendidikan yang ingin melakukan pembelajaran tatap muka, syarat utama yang harus dipenuhi adalah sekolah harus berada di kawasan hijau. Syarat kedua adalah mendapat izin dari pemerintah daerah.

“Kedua, apakah pemerintah kabupaten atau kabupaten atau Kementerian Agama mengizinkan,” kata Nadim. Unit atau sekolah harus memenuhi daftar periksa persiapan untuk pembelajaran tatap muka. Persyaratan keempat adalah mendapatkan otorisasi dari siswa agar anaknya dapat belajar secara tatap muka. -Nadiem menjelaskan bahwa jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak akan diberikan kewenangan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Menurutnya, persyaratan tersebut mutlak bisa dicapai.

“Jika salah satu dari empat syarat tersebut tidak terpenuhi, maka siswa tersebut akan melanjutkan studi di seluruh keluarga,” kata Nadim. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Semarang Budiyono menganjurkan, meski berada di kawasan hijau, setiap orang tetap harus melamar dan mengimplementasikan perjanjian kesehatan yang berlaku.

“harus terus memberikan cara edukatif, masyarakat tidak akan percaya bahwa tidak ada kesepakatan kesehatan, standar baru berarti sepenuhnya gratis.” .

Penulis: Dea Duta Aulia / Edit: Dana Delani

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *