JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Berbagai cara telah ditempuh pemerintah untuk mengembangkan dan memajukan UMKM, salah satunya dengan melibatkan sektor UMKM dalam belanja barang dan jasa pemerintah. Apalagi saat terjadi pandemi yang menjadi tantangan ekonomi bagi peserta UMKM. Oleh karena itu, pada Rabu (17/6/2020), Menteri Koperasi (Menkop) dan UKM Teten Masduki mengadakan pertemuan dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Umum (LKPP). ) Roni Dwi Susanto (Roni Dwi Susanto).

KemenkopUKM mendorong LKPP berpartisipasi di sektor UMKM untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah. Ia juga berharap belanja kementerian dan lembaga dengan potensi sekitar 700 triliun rupiah dapat mengutamakan produk UMKM.

Saat ini, KemenkopUKM dan LKK sedang mempersiapkan UMKM untuk masuk ke sistem LKPP. LKPP memprioritaskan belanja kementerian / lembaga untuk produk UMKM. Potensi belanja sekitar US $ 700 triliun bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk produk UKM, ‚ÄĚkata Teten Masduki dalam rapat yang digelar di kantor LKPP di Jakarta, Rabu, 17 Juni 2020. -Teten mengatakan keputusan ini merupakan waktu terbaik. .. Sangat penting untuk memulihkan perekonomian dengan memungkinkan UMKM berperan dalam pandemi. Diakuinya berdasarkan data jumlah peserta UMKM di e-commerce atau platform digital meningkat 36%. Kami juga optimis Indonesia Perekonomian negara akan terbantu oleh produk dalam negeri .

“Saya minta Pak Roni punya halaman khusus tentang platform LKPP. Presiden berkata bahwa ini sangat populer di kalangan presiden, dan dia juga meminta saya untuk memantau pasar.

Bersamaan dengan itu, Presiden LKPP Roni Dwi Susanto menjelaskan Perpres No. 16/2018 tentang pengadaan / jasa barang publik, kementerian dan lembaga harus membeli produk dalam negeri (jika ada).

Selain itu, Perpres mensyaratkan pembelian prioritas dari n item untuk usaha kecil.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *