Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sumber Daya Manusia (Menaker) Ida Fauziyah mengimbau seluruh perusahaan / badan usaha agar menjadikan kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai langkah terakhir setelah melakukan segala upaya untuk mengatasi dampak Covid-19 saat ini. “Situasi dan kondisinya sangat sulit. Namun kini saatnya pemerintah, pengusaha dan pekerja bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi guncangan Covid-19,” Menaker Ida memimpin conference call di Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional (LKS) di Jakarta. Mengatakan. , Rabu (8/4/2020). Menaker Ida meminta perusahaan mengambil berbagai alternatif langkah untuk menghindari PHK akibat Covid-19. Mengurangi shift kerja; membatasi / menghilangkan lembur; mengurangi jam kerja; mengurangi hari kerja; dan meninggalkan atau mengundurkan diri untuk sementara. Selain itu, Menaker Ida melanjutkan, langkah lainnya adalah tidak memperpanjang kontrak atau memperpanjang kontrak pekerja yang habis masa kontraknya, atau memberikan pensiun bagi pekerja yang memenuhi syarat. Soal pekerja, ”ujarnya. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan per 7 April 2020, dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan 39.977 perusahaan dipecat dan di-PHK, dengan jumlah pekerja / pekerja / pekerja 1.010.579. 17.224 PHK Jumlah pekerja / pekerja di dua perusahaan adalah 137.489 pekerja / pekerja di 22.753 perusahaan, sedangkan jumlah perusahaan dan pekerja yang terkena dampak sektor informal adalah 34.453 perusahaan dan jumlah pekerja 189.452. Menaker Ida mengatakan: Jumlah perusahaan 74.430 dengan jumlah 1.200.031 pekerja / pekerja / pekerja. Menaker Ida menambahkan terkait upaya pencegahan PHK, pihaknya berdialog dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di berbagai industri dan berbicara dengan SP / SB tentang dampak dan keberlanjutan SP SB-19 terhadap dunia usaha. Dialog pun digelar. Pekerjaan pekerja / pekerja beserta harapan dan perlakuannya. << Kementerian Ketenagakerjaan juga menyediakan pekerja / buruh terkait melalui Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja nM / 3 / HK.04 / untuk mencegah dan menanggulangi Covid-19 Pedoman perlindungan dan kelangsungan usaha. Ida Fauziyah mengatakan: “Resolusi III / 2020 tentang perlindungan pekerja / buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19.” Langkah selanjutnya adalah bekerjasama dengan Kadisnaker di berbagai provinsi di Indonesia Koordinasi untuk memprediksi dan mengatasi masalah ketenagakerjaan di daerah. PHK atau PHK. Ida Fauziyah mengatakan: “Kami juga mempercepat penerapan kartu pra kerja bagi pekerja yang di-PHK dan pekerja yang diberhentikan secara formal maupun informal. Selain itu, Menaker Ida mengatakan, langkah-langkah lainnya antara lain pemberian program pendampingan, antara lain program infrastruktur sanitasi padat karya; dan kerja produksi intensif; program wirausaha dan tenaga mandiri (TKM). Sidang paripurna dipimpin oleh Hayani Rumon Ketika (Hayani Rumondang) menjabat sebagai Wakil Ketua LKS Tripartit Nasional Departemen Pemerintah; Myra Maria Hanartani (LKS Unsur Organisasi Pengusaha Nasional Asisten Tripartit; Pudji Santoso (LKS Pekerja / Unsur Serikat Pembantu Tripartit Negara; Sekretaris Tripartit Negara LKS, Aswan West) ; Dan anggota tripartit nasional LKS. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *