TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Ketenagakerjaan memastikan pegawai Mediator Hubungan Industrial siap memantau pembayaran Gaji Hari Raya Keagamaan (THR) 2020. Mediator akan memastikan bahwa dirinya terus bekerja di posko THR 2020 yang disediakan olehnya. pemerintah. Untuk memastikan keabsahan pembayaran THR agama, kami telah menyiapkan artikel THR online di Kementerian Ketenagakerjaan. “Kami juga sedang mempersiapkan mediator untuk memfasilitasi konsultasi dan pengaduan masyarakat tentang THR,” kata Haiyani Rumondang, Direktur Jenderal PHI dan Jamsostek Kementerian Sumber Daya Manusia di Jakarta dalam keterangannya, Jumat (15/5).

Dalam Undang-Undang Udang No. 2 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perburuhan tahun 2004, mediator hubungan kerja bertanggung jawab atas mediasi dan bertanggung jawab untuk memberikan saran penyelesaian konflik kepada semua pihak yang berkonflik. Perselisihan yang dimaksud antara lain benturan kepentingan, perselisihan yang terkait dengan putusnya hubungan perburuhan dan perselisihan antar serikat buruh di perusahaan yang sama.

“Oleh karena itu, kami berharap masyarakat khususnya pekerja / pekerja dan pengusaha yang terkait dapat menggunakan posisi THR Departemen Sumber Daya Manusia di Departemen Sumber Daya Manusia dan seluruh wilayah di Indonesia, tergantung tempat kerja masing-masing. Residence “, katanya. Dirjen PHI dan Jamsos menambahkan, terdapat 826 mediator di tingkat pusat dan daerah, sedangkan jumlah perusahaan yang diawasi sebanyak 297.743.

Meski jumlah mediator dan objek yang diawasi tidak seimbang, Pejabat eksekutif PHI dan departemen jaminan sosial akan memastikan bahwa pemerintah akan memantau pembayaran THR keagamaan sebanyak mungkin pada tahun 2020.

“Jadi jangan takut. Lakukan konsultasi atau pengaduan. Dia tegaskan bahwa kita, pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasti akan ada untuk memantau pembayaran THR. / 2020 melibatkan Pandemi Penyakit Virus Corona 2019 (Covid- 19) Perusahaan memberlakukan santunan hari raya keagamaan 2020. Maksud dari surat edaran ini adalah untuk memastikan bahwa pekerja / buruh selalu dibayar sebelum hari raya keagamaan dan untuk memastikan dunia usaha tetap beroperasi.

“Semangat surat edaran ini adalah untuk mendorong pengusaha dan pekerja Dialog. Perusahaan tidak dapat membayar pekerja THR tepat waktu. Para CEO PHI dan Jamsos menyatakan secara online: “Tentunya atas dasar itikad baik, harus ada laporan keuangan internal yang transparan dan rasa saling percaya. Artikel ini dapat diakses melalui website www.kemnaker.go.id. Selain itu, provinsi dan Departemen kepegawaian di tingkat kabupaten / kota juga memberikan posisi serupa untuk mengawasi pembayaran “Pajak Sumber Daya Manusia tahun 2020” untuk operasi yang efektif.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *