Jakarta TRIBUNNEW.COM-Menteri Sumber Daya Manusia Ida Fauziyah menyatakan komitmen pemerintah untuk memperkuat manajemen penempatan dan perlindungan ABK Indonesia. Menteri Sumber Daya Manusia, Ida, dalam sambutannya menyampaikan catatan pedoman peningkatan perlindungan dan pengelolaan ABK Indonesia di kapal penangkap ikan asing yang dirilis pada video conference Kamis (18/6/2020). Prosedur perizinan perusahaan yang mengatur kru, prosedur rekrutmen dan pengumpulan data, prosedur pelatihan dan sertifikasi, prosedur pelatihan untuk kru yang akan datang, dan prosedur pengawasan.

“Kami mutlak perlu mengevaluasi langkah-langkah ini dan mengambil tindakan. Perbaikan harus dilakukan untuk meminimalkan dampak masalah yang mungkin timbul saat bekerja di papan,” kata Menaker Ida. Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia No. 18 (PPMI) tahun 2017 secara jelas mengatur bahwa awak kapal penangkap ikan Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing adalah bagian dari PMI – perlindungan PMI mencakup perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja. Ia mengatakan: “Dari segi hukum, sosial dan ekonomi, PMI juga dilindungi.” Ia mengatakan bahwa ini adalah undang-undang baru tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, yang mengatur dan melindungi hak dan kewajiban PMI dan keluarganya. .

Namun, diakui bahwa kekerasan dan perbudakan masih terjadi di laut pada kenyataannya, dan banyak hak PMI dan keluarganya yang masih dilanggar. Pemindahan awak kapal imigran, demi kebaikan bersama, harus memanfaatkan sepenuhnya potensi laut negara dan isinya sehingga masyarakat sendiri dapat memanfaatkan lautan Indonesia.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *