TRIBUNNEWS.COM-Seiring kenaikan pagu anggaran, Kementerian Sosial kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Anggota BTP III RI Achsanul menyampaikan opini WTP. Qosasi menyampaikan kepada Menteri Sosial Juliari P Coal Laporan Hasil Audit (LHP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2019. Dinas Sosial Kawan Jakarta Timur (24 Juli 2020).

Oleh karena itu, Kementerian Sosial mengikuti rapat empat kali berturut-turut dan meminta pendapat WTP. Sebelumnya, opini WTP BPK RI dikeluarkan Kementerian Sosial atas laporan keuangan tahun 2016, 2017, 2018, dan sekarang 2019. -Menteri Sosial Juliari mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Sosial atas semua pekerjaannya. Pendapat WTP sangat penting bagi Kemensos. Kemensos terus meningkatkan anggarannya, terutama belanja bantuan sosial. Bahkan pada tahun 2020, anggaran Kemensos akan menjadi yang terpenting dari semua anggaran K. anggaran. / L .

“Saya mengapresiasi pencapaian ini. Dengan anggaran yang terus meningkat, kita bisa meraih dan mempertahankan predikat WTP. Menurut saya tentunya tidak lepas dari kerjasama yang baik dan komitmen yang tegas di semua level Departemen Pertahanan. Menteri Sosial Yuri Li mengatakan: “Terutama dalam hal pengelolaan anggaran yang transparan dan bertanggung jawab. Tentu saja, pencapaian ini tidak dapat dikaitkan dengan kepemimpinan tim peninjau. “-Sesuai regulasi kesehatan, dilaksanakan upacara LHP Laporan Keuangan Kementerian Sosial tahun 2019. Inspektur Jenderal Dadang Iskandar serta pejabat setingkat Eselon I dan II Kementerian Sosial.

Dalam pelaksanaan pemerintah penyelenggaraan jaring pengaman sosial penanggulangan COVID-19 Pencapaian tersebut sangat berarti dalam upaya serius yang dilakukan oleh dampak dampak COVID-19. Percepatan penanganan Covid-19 dan percepatan upaya penanggulangan kemiskinan. Berkat implementasi rencana perlindungan sosial, hal ini tercermin dari peningkatan nilai anggaran. Bansos khusus yang terkena imbas 19, anggaran Kemensos menjadi Rp124,4 triliun.

“Di era pandemi, tantangan pengelolaan anggaran semakin pelik. Saking besarnya, menurut prinsip undang-undang Tataker, ketaatan dalam membelanjakan uang membutuhkan anggaran yang baik dan tata kelola yang baik yang memenuhi persyaratan pemerintah. Menteri Sosial menyatakan: “Penting untuk merespon dengan cepat dan tepat kebutuhan dalam situasi krisis”. -Pendapat WTP BPK membuktikan kualitas kinerja Kementerian Sosial, sehingga pencapaian belanja tertinggi mencapai 63,42%. Menteri Sosial mengusulkan agar usulan BPK segera ditindaklanjuti di timnya.

Pada kesempatan yang sama, Achsanul Qosasi, anggota ketiga BP RI menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Sosial yang menaruh perhatian dan komitmen yang tinggi terhadap pengelolaan anggaran, penyusunan dan pengawasan laporan keuangan. Mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan: Saya juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai departemen di Kementerian Sosial yang telah melaksanakan anggaran sesuai dengan standar sistem akuntansi pemerintahan dan menyajikan laporan keuangan yang mengungkapkan laporan keuangan secara wajar. Karena sistem pengendalian internal pemerintah dan kepatuhan yang lebih baik terhadap peraturan, BPK memberikan pendapat tentang WTP.

Hartono Laras, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, menyatakan pengelolaan anggaran tidak hanya harus lebih tertib (profesional, transparan dan bertanggung jawab), tetapi kinerja belanja juga harus lebih cepat dan lebih baik,

“Dapatkan masukan dari WTP BPK Bisa dibilang sukses, tapi kedepannya kita akan bekerja sama dengan inspektur jenderal dan tim.Hartono mengatakan perwakilan dari satuan kerja I-Eselon Kemensos tidak hanya berharap melihat WTP sebagai prestasi, tapi juga semacam Tradisi.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *