JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Menteri Desa, Daerah Rentan dan Imigrasi Abdul Halim Iskandar melepaskan 7.488 mahasiswa dari Universitas Negeri Padang (UNP) pada Selasa (23/6), yang sebenarnya Peserta Kuliah Kerja Praktik Departemen Kesehatan (KKN) Kantor PDTT Jakarta.

Dalam Program Pembangunan PBB, publikasi KKN yang diadakan oleh Program Pembangunan PBB, selain Mendes PDTT (Mendes PDTT), kepala sekolah Program Pembangunan PBB Ganevri, Provinsi Sumatera Barat Gubernur Simon Sumatra Ilwan Parenitno (PD) Menteri Anwar Sanusi dan pejabat lain dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pimpinannya, Abdul Halim Iskandar (Abdul Halim Iskandar) yang biasa disapa “Menteri Gus,” katanya terkait penggunaan dana desa dalam pembangunan pedesaan. Menurutnya, ada dua hal yang menjadi inti penggunaan dana desa, yakni sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi. Ia mengatakan: “Jika ada dua hal ini, kita dapat mengoptimalkan dalam pelaksanaan pembangunan desa secara luas. Tentunya, upaya terkait peningkatan sumber daya manusia dan perekonomian akan sangat dipercepat.” – Mengenai pertumbuhan ekonomi pedesaan, Gu Menteri Si mengatakan jika dilakukan di pedesaan atau antar desa akan sangat efektif. Salah satu sektor PDTT adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMD) agar bisa bekerjasama antar BUMD di perdesaan.

“Ini bukan melalui pembentukan BUMD baru. Namun, konektivitas antara BUMD atau BUMD bersama” didasarkan pada kerja sama antar desa. Ketika produk dapat dikelola dari hulu ke hilir dalam unit regional, potensi desa yang lebih tinggi tentunya akan memberikan nilai tambah. Ia mengatakan: “Ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan desa.” PDTT akan melakukan apa saja untuk memastikan bahwa penggunaan prioritas dana desa berdasarkan Izin pada tahun 2021 fleksibel dan memenuhi kebutuhan penduduk desa.

“Ini masalah yang sering kita hadapi. Kita berharap agar pembangunan seluruh KKN“ Pemberian Bantuan Perencanaan kepada Mahasiswa ”sebetulnya didasarkan pada kebutuhan berbagai persoalan sosial di masyarakat, bukan berdasarkan aspirasi,” mantan anggota DPRD Jatim itu. Kata ketua. Perkembangan lainnya.

Tapi ini lebih sejalan dengan distribusi yang masuk akal, karena sebagian orang ingin membangun sesuatu pada suatu saat, kemudian sebagian lagi ingin membangun sesuatu yang lain dari dana desa.

“Ini sangat mudah dipahami karena sangat dibutuhkan. Pada dasarnya terlalu banyak masalah yang harus diselesaikan. Namun, kata mantan Ketua DPRD de Jombang ini, namun proses perencanaan pembangunan berdasarkan model kebutuhan akan bertahap. Bertransformasi menjadi demand based plan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di desa.

Menteri Gus berharap para peserta KKN yang bertugas di daerahnya masing-masing, khususnya yang ada di desa dapat memahami skala prioritas pembangunan desa lain.

“Saya harap siswa ini benar-benar memahami skala prioritas pembangunan desa, termasuk desa yang diduduki KKN. “Ia berharap pekerjaan yang dilakukan di lapangan akan mendapat tanggapan positif dari penduduk desa dan memberikan kontribusi terbesar bagi kesejahteraan penduduk desa.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *