JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Terkait peningkatan pagu anggaran, Kementerian Sosial kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Anggota BTP RI Achsanul menyampaikan opini WTP Qosasi III yang disampaikan kepada Menteri Sosial Juliari P Batubara laporan hasil audit (LHP) laporan keuangan Kementerian Sosial tahun 2019 oleh Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK). Jumat (24 Juli 2020) di Kantor Kementerian Sosial Kota Kawan, Jakarta Timur.

Oleh karena itu, Kementerian Sosial telah memenangkan opini WTP sebanyak empat kali berturut-turut. Sebelumnya, opini WTP BPK RI dikeluarkan oleh Kementerian Sosial dan melibatkan laporan keuangan tahun 2016, 2017, 2018 dan sekarang 2019. -Menteri Sosial Juliari mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Sosial atas semua pekerjaannya. -Pendapat WTP ini sangat penting bagi Kemensos untuk terus meningkatkan anggarannya terutama untuk belanja bantuan sosial.Bahkan pada tahun 2020 anggaran Kemensos menjadi yang terbesar diantara seluruh kementerian / lembaga. – “Saya mengapresiasi pencapaian ini. Dengan anggaran yang terus meningkat, kita dapat meraih dan mempertahankan predikat WTP. Saya rasa hal ini tentunya tidak terlepas dari kerjasama yang baik dan komitmen tegas Kemensos di semua tingkatan, terutama dalam transparansi dan Pengelolaan anggaran bertanggung jawab. Tentunya pencapaian ini tidak lepas dari arahan tim review BPK, ”kata Juliari, Menteri Sosial. —— Upacara LHP Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2019. Manfaat dilakukan sesuai dengan kesepakatan kesehatan. Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Sosial Juliari, Sekretaris Jenderal Hartono Laras, Inspektur Jenderal Dadang Iskandar, serta jajaran Eselon I dan II Kementerian Sosial. Melalui implementasi rencana perlindungan sosial yang telah dilaksanakan, sebagai bagian dari percepatan penanganan Covid-19 dan percepatan pengentasan kemiskinan, dampak Covid-19 terhadap penerapan jaring pengaman sosial. Dengan kenaikan nilai anggaran (bantuan sosial khusus dampak Covid-19 telah ditambah tahun ini), anggaran Kementerian Sosial menjadi Rp. Rs 124,4 triliun.

“Di era pandemi, tantangan pengelolaan anggaran semakin kompleks. Sesuai dengan prinsip tata kelola, pengeluaran harus ditaati. Tata kelola fiskal yang baik dan kebutuhan akan perubahan disinkronisasikan. Menteri Sosial mengumumkan situasi krisis harus cepat dan tepat Pendapat WTP BPK membuktikan kualitas kerja Kementerian Sosial dan tingkat pengeluaran tertinggi sepanjang sejarah yang mencapai 63,42%. Menteri Sosial merekomendasikan agar rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti di pangkatnya.

Achsanul Qosasi, Anggota Tingkat III BP RI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mensos. Hal tersebut ditanggapi dengan serius. Peduli dengan pengelolaan anggaran, penyusunan dan regulasi laporan keuangan, serta komitmen yang teguh untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan: Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua Sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern pemerintah, dan standar pelaksanaan regulasi yang lebih baik, tingkat Kementerian Sosial melaksanakan anggaran dan mengungkapkan laporan keuangan secara adil. Oleh karena itu, BPK mengeluarkan pendapat. WTP. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hato No Lalas mengatakan bahwa pengelolaan anggaran tidak hanya harus lebih tertib (profesional, transparan dan akuntabel), tetapi pengeluaran harus dilaksanakan lebih cepat dan lebih baik .- “Mendapat opini BPK bisa dikatakan sukses. Namun ke depannya kami berharap bisa bekerja sama dengan inspektur jenderal dan jajaran eselon I Kementerian Sosial agar CAP tidak hanya berprestasi tetapi juga menjadi tradisi, ”kata Hartono. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *