JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Menjelang Idul Fitri Ramadhan 2020, Menteri Tenaga Kerja Ida Fozyah mengingatkan kontraktor untuk membayar pembayaran hari raya keagamaan (THR) tepat waktu. Menaker Ida Fauziyah mengatakan kepada para pekerja saat berkoordinasi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja bahwa selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya keagamaan. “Pada Senin (5/11/2020) di Jakarta, bekerja di Indonesia melalui tautan video.

Agama THR sendiri tunduk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Nomor 6 Tahun 2016 tentang hari raya keagamaan bagi pekerja di perusahaan / pekerja di perusahaan) Tunjangan).

Permenaker ini bersumber dari peraturan Republik Indonesia tentang pengupahan tahun 2015 No. 78.

“Pengusaha menunda pembayaran THR agama adalah denda serampangan, tetapi gagal membayar THR Pemberi kerja bisa dikenai sanksi administratif sampai perusahaan berhenti beroperasi sebagian, ”Mini Kementerian Ketenagakerjaan .

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan juga mengeluarkan surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, bernomor: M / 6 / HI.00.01 / V Tahun 2020, menyangkut penerapan THR religius tahun 2020 selama pelaksanaan perusahaan. Selama pandemi Covid-19 (selanjutnya disebut SE THR).

Melalui surat edaran ini, gubernur di seluruh Indonesia didesak untuk memastikan bahwa perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Bayar pekerja agama THR. Regulasi … “Semangat edaran ini sangat mendorong dialog antara pengusaha dan pekerja untuk mencapai kesepakatan. “Jika kontraktor tidak bisa membayar THR, tidak menghilangkan kewajiban pemberi kerja untuk membayar THR agama,” kata Menteri Tenaga Kerja.

Kontraktor yang menunda pembayaran THR religius akan dikenakan denda 5%. Denda diberikan untuk mengatur kesejahteraan pekerja / pekerja dan tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR keagamaan pekerja / pekerja.

Jika perusahaan tidak mampu membayar THR dalam waktu yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan, penyelesaiannya harus diperoleh melalui proses dialog antara pemberi kerja dan pekerja / pekerja. Setuju dengan hal-hal berikut: (1) Perusahaan tidak dapat membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan THR dapat dicicil; (2) Perusahaan tidak dapat membayar THR. Sepanjang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, pembayaran THR dapat ditunda Dengan batas waktu yang telah disepakati, dan (3) waktu dan cara pembayaran THR keagamaan yang tertunda. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *