JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Ketika epidemi Covid-19 menghantam hampir semua wilayah di Indonesia, Kementerian Perhubungan akan terus bekerja keras untuk memastikan kelancaran pengiriman / logistik – Kelancaran transportasi barang / logistik harus menjaga ketersediaan logistik nasional, terutama di masyarakat Kebutuhan dasar untuk menjaga ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Karena di satu sisi pemerintah tidak ingin masyarakat terpapar virus, di sisi lain tidak ingin masyarakat terjangkit secara ekonomi.

Presiden RI, Joko Widodo mengemukakan bahwa aturan pengaturan transportasi diadopsi pada saat pandemi Covid-19, agar sembako, barang-barang penting untuk kegiatan ekonomi, obat-obatan dan alat kesehatan tidak terhalang. Tunggu pendistribusian logistik, agar tidak terjadi kekurangan barang yang akan menaikkan harga. Kenaikan pada akhirnya dapat menyebabkan inflasi.

Untuk itu, Kementerian Perhubungan berupaya agar logistik transportasi tidak dihentikan, seperti ketentuan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Angkutan Dalam Rangka Pencegahan Peredaran, Undang-Undang Covid-19 dan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 Ketentuan terkait pengendalian transportasi selama Idul Fitri 1441 H. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa selama pandemi Covid-19, angkutan kargo / logistik untuk sementara dilarang diangkut. Dengan mengadopsi perjanjian sanitasi yang ketat, kegiatan lain masih diperbolehkan, seperti pengangkutan / logistik dan kegiatan yang standar dan kondisinya sejalan dengan Edaran Kelompok Kerja Pemrosesan Covid-19.

Selain itu, langkah-langkah lain untuk memastikan logistik dan distribusi tidak terganggu, yaitu, Kementerian Transportasi akan membuka pelabuhan dan operasi infrastruktur transportasi lainnya dalam waktu 24 jam.

Kemudian, selama pandemi Covid-19, diskon (potongan harga) pada tarif dan waktu penyimpanan kontainer atau kargo di pelabuhan digunakan untuk merangsang perusahaan pelayaran, sehingga mendorong peserta komersial untuk mengadopsi insentif atau insentif. .

Selain itu, Kementerian Perhubungan terus berkoordinasi dengan Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA) dan asosiasi sektor transportasi lainnya untuk memastikan jadwal, pelayaran niaga, dan subsidi layanan publik (PSO) untuk kewajiban pengangkutan tetap berjalan normal .

Hasil pantauan lapangan, sejauh ini distribusi logistik angkutan darat, laut, udara dan kereta api dalam kondisi baik. Ini memastikan ketersediaan pasokan logistik dan mengontrol harga barang.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *