TRIBUNNEWS.COM-Indonesia mencatat sejarah baru di perairan global, sebagai negara kepulauan pertama di dunia dengan Sun Road Separation System (TSS) di laut kepulauan, yakni Selat Sunda dan Selat Lombok. Organisasi Maritim TSS Internasional (OMI) mengeluarkan TSS pada Juni 2019 dan menerbitkan surat edaran OMI COLREG.2-CIRC.74 dan SN.1CIRC.337, yang melibatkan penerapan sistem isolasi lalu lintas di Selat Sunda dan Lombok Serta pengukuran rute Selat.

TSS Selat Sunda dan Selat Lombok akan dilaksanakan pada 1 Juli 2020.

Baca: Strategi Kelola Keuangan Anda untuk Gaji UMR

Sukses Akibat Kesulitan Pemerintah Indonesia, Khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Karena Administrasi Maritim IMO Perebutan Selat Suntan di Perairan Global Dan posisi profesional TSS di Selat Lombok. Tra’s nsport melalui cabangnya Perhubungan Laut eral menilai bahwa ada banyak persiapan untuk implementasi TSS di negara bagian Matahari dan Selat Lombok lainnya, mulai dari navigasi dan penegakan hukum. Artinya, Indonesia bersiap untuk menerapkan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan R. Agus Purnomo di Jakarta, Kamis (18/6).

Sebelumnya Indonesia, Malaysia dan Singapura memiliki TSS di Selat Malaka dan Singapura. Namun TSS Selat Malaka dan Singapura dimiliki oleh tiga (tiga) negara, sedangkan TSS Selat Theta dan Lombok hanya dimiliki oleh Indonesia. Siapa yang berhak mengaturnya. Hal inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan pertama di dunia yang mendapat persetujuan IMO untuk memiliki TSS yang terletak di ALKI (Selat Nusantara) I dan ALKI II. Baca: Kementerian Perhubungan dan PT Sarana Abadi Lestari (PT Sarana Abadi Lestari) Kesepakatan Kesepakatan Konsesi Gedung Terminal Umum – Dalam Waktu Dekat, Administrasi Umum Angkutan Laut akan di TSS Sunda dan Lombok Bidang keselamatan jalan raya menyelenggarakan penegakan hukum untuk patroli selat, dan salah satu kegiatan yang akan dilakukan adalah tableop exercise. Latihan tabletop ini untuk mendesain komunikasi dan pergerakan kapal nasional yang digunakan dengan kapal patroli KPLP dan latihan patroli penegakan hukum diharapkan akan dilakukan Apple Readiness / Wet Training 2020 di Selat pada tanggal 23 Juni 2020 dan 23 Juni 2007. 27 Juni.

Menurutnya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan personel Administrasi Umum Kelautan, khususnya awak kapal patroli “Petugas Negara dan VTS”, untuk memahami patroli dan patroli Selat Sunda dan Selat Lombok. Mekanisme dan koordinasi proses perencanaan tindakan penegakan hukum yang sistematis dan komprehensif. Baik itu di dalam Administrasi Umum Pengangkutan Internal atau antar lembaga yang memiliki kekuasaan di bawah hukum.

Baca: UU Adaptasi Normal Baru, Kementerian Perhubungan Awasi Angkutan Laut Sulsel dan Sulbar

KPLP Juga Siapkan Matahari dengan Turunkan Kapal Patroli KPLP dan Personelnya Patroli Operation Procedure System (SOP) dan penegakan hukum di bidang safety traffic control di Selat He dan Selat Lombok. Dalam hal penegakan hukum, Administrasi Umum Angkutan Laut juga mempersiapkan penyelenggaraan navigasi, seperti penyiapan sarana dan prasarana pelayanan lalu lintas maritim (VTS), pelayanan bantuan navigasi maritim (SBNP), peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) VTS, dan petunjuk navigasi. Kerja Sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. “Oleh karena itu, Indonesia siap melayani masyarakat maritim dunia ketika TSS Selat Sunta-Selat Lombok dilaksanakan pada 1 Juli 2020. Ini merupakan peran aktif dan kontribusi praktis Kementerian Perhubungan dalam mendukung keselamatan dan keamanan. Katakan. “Dia menyimpulkan. Keamanan transportasi laut global menjadikan Indonesia sebagai pusat maritim dunia.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *