TRIBUNNEWS.COM – Menteri Desa, Wilayah Miskin dan Imigrasi Abdul Halim Iskandar (Abdul Halim Iskandar) menyatakan bahwa jika terjadi keadaan darurat di sebuah desa, alokasi bantuan langsung tunai (BLT) dapat ditingkatkan Persentase standar tertinggi dana. Karena itu, peningkatan rasio alokasi harus disetujui terlebih dahulu oleh bupati / walikota setempat.

“Perjanjian itu sebenarnya tentang validitas data. Data (penerima manfaat potensial dari dana desa terdaftar BLT) memang valid. Karena dalam hal ini, aspek manusia harus benar-benar diprioritaskan,” kata Menteri Gus. Jakarta mengatakan, Rabu (29/4).

Seperti kita ketahui bersama, alokasi dana BLT tingkat desa disesuaikan dengan total dana tingkat desa yang diterima tiap desa pada tahun 2020. Jika jumlah total dana yang dikumpulkan oleh desa kurang dari Rp 800 juta, jumlah maksimum dana BLT adalah 25%, jika jumlah total dana yang dikumpulkan oleh desa adalah Rp 800 juta hingga Rp1,2 miliar, jumlah maksimum dana BLT adalah 30%; Jumlah total dana desa melebihi 1,2 miliar rupiah Indonesia, dan alokasi maksimum BLT adalah 35%.

“Memberikan dana ini kepada warga desa BLT, meski dengan suplai terbesar, bukan berarti tidak bisa dikembangkan. Misalnya di desa yang terkena dampak ekonomi parah akibat wabah Covid-19, katanya Meskipun undang-undang menetapkan bahwa hanya 35% dari jumlah total dana desa yang diperoleh dapat dialokasikan, itu dapat ditingkatkan lagi, dan harus disetujui oleh bupati atau walikota. Menteri memanggilnya dan mengatakan bahwa epidemi Covid-19 Wabah ini berdampak pada pengurangan pendapatan orang-orang tertentu, seperti pekerja dan pekerja sementara, namun ia ingat bahwa penerima manfaat BLT Village Fund adalah orang-orang yang belum menerima program lain. Bantuan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan makanan nontunai (BPNT) dan kartu pra kerja. Misalnya karena PSBB (pembatasan sosial skala besar), pengemudi tidak bisa bekerja dan tidak punya tabungan. Dia menjelaskan, misalnya tukang, tukang bangunan, dll tidak bisa bekerja dalam kondisi seperti itu. Setiap orang berhak atas Dana BLT Desa.

Selain itu, ia menjelaskan sebagian besar warga desa masih stabil secara ekonomi, sehingga dana desa yang dialokasikan untuk BLT sudah sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalnya, di daerah tertentu, kebanyakan orang bekerja di perkebunan dan tidak ada dampak ekonomi karena COVID-19, jadi donasi tidak diperlukan. Oleh karena itu, kami tidak menetapkan jumlah minimum (untuk mengalokasikan dana desa untuk BLT), kami hanya menetapkan Batas maksimalnya, “ujarnya. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *