Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Keimigrasian (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (Abdul Halim Iskandar) menyatakan distribusi bantuan tunai langsung (BLT) dari Dana Desa (DD) Itu transparan dan diawasi oleh warga. – Menteri Harim mengatakan pada hari Rabu (3 Juni 2020): “Seluruh proses Dana Desa BLT didasarkan pada prinsip desa, dan desa akan melakukannya, sehingga desa tersebut dapat menjadi penduduk desa.” — Halim Menteri mengatakan bahwa proses penentuan manfaat Dana Desa BLT bagi keluarga penerima bantuan adalah rumit dan melibatkan banyak orang.

Pekerjaan pengumpulan data dilakukan oleh Lawan Covid-19 relawan pedesaan di dua pertiga dari lima pilar (RT) tingkat.

Untuk mencapai kesepakatan dan ulasan, untuk menentukan penerapan KPM.

Setelah itu barulah masuk ke tingkat Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk menentukan KPM di tingkat desa.

Kemudian kembalikan hasil Mustesus ke tingkat Kabupaten / Kota sehingga data pesanan tidak akan disinkronkan ketika tumpang tindih dengan jaring pengaman sosial lainnya (JPS). Menteri mengatakan: “Namun, karena keberadaan PMK 50, untuk mempercepat distribusi BLT, Perbup tidak perlu mentransfer dana dari KPPN ke rekening kas desa (RKDes),” kata menteri. Gus, sapaan akrabnya.

Dana Desa BLT adalah bagian penting dari pekerjaan kemanusiaan terkait dengan dampak ekonomi dari epidemi covid-19.

Dana Desa BLT, masing-masing KPM (keluarga penerima) akan menerima Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan (yaitu April, Mei dan Juni).

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *