TRIBUNNEWS.COM-Dalam rangka meningkatkan kemampuan agen dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan persyaratan International Solid Bulk Cargo Regulations (IMSBC) tentang teknis penanganan dan pengangkutan barang berbahaya di Indonesia, Kementerian Perhubungan, cq .- — Administrasi Umum Angkutan Maritim menyusun ketentuan Menteri Perhubungan tentang penanganan dan transportasi kargo curah.

Penyusunan peraturan mencakup pengelolaan pelabuhan Grup A, B dan C pengawasan kargo curah sesuai dengan “Aturan IMSBC”.

Baca: Jelang Idul Adha 1441 H, Kementerian Perhubungan menolak mengangkut 550 ekor buntut di atas kapal ternak Camara Nusantara 2

Direktur Penjaga Pantai dan Laut (KPLP) Ahmad (Ahmad) di Dalam pidatonya, Menteri Perhubungan sedang menyusun peraturan tentang pengangkutan kargo curah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Ahmad meyakini bahwa kepemimpinan KPLP adalah kepemimpinan dan menghadapi risiko dalam merumuskan kebijakan. Tanggung jawab dan tanggung jawab di bidang barang hendaknya dijadikan acuan pelaksanaan pengawasan dan penanganan barang berbahaya yang harus diawasi.

— “Manajemen KPLP berusaha untuk mencapai tujuan ini dengan memperbarui peraturan baru yang disyaratkan oleh International Solid Bulk Cargo Regulation (IMSBC) untuk menangani barang berbahaya,” kata Ahmed.

“Untuk ini, saya memberi tahu para peserta untuk saling mendukung dan sangat berharap untuk kerja sama mereka,” lanjut Ahmed.

Sebelumnya, kepala departemen pengawasan Bandar Heru Maryanto mengatakan dalam laporan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, masih ada banyak kecelakaan, dengan muatan curah besar di atas kapal. , Khususnya pengangkutan bijih nikel dari pelabuhan tambang nikel ke Indonesia.

Heru mengungkapkan bahwa saat ini, belum ada peraturan No. 17 tahun 2008 tentang transportasi laut, yang secara khusus mengatur pengangkutan kargo curah. Prosedur bongkar muat di atas kapal dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam pemuatan kargo curah. padat. LAN milik Heru.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 8 hingga 10 Juli 2020. Jumlah orang yang terlibat dalam merumuskan rencana PM adalah 36, terdiri dari pejabat dari Administrasi Umum Transportasi Maritim.

Dalam rangka memberikan informasi, staf penuh waktu melakukan kegiatan yang bertujuan untuk merumuskan rancangan peraturan Menteri Perhubungan. Rancangan peraturan ini terkait dengan prosedur penanganan kargo tembaga padat di bawah pedoman umum Kementerian Transportasi Legal dan Pelabuhan Departemen Hukum, Hubla . (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *