Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong daerah untuk merumuskan peraturan daerah (Perda) tentang pertanian berkelanjutan dan lahan pangan (LP2B). Tujuannya adalah untuk mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern.

Salah satunya adalah Pemerintah Provinsi Lampung. Sungguh luar biasa lahan pertaniannya belum direstrukturisasi. Jelas, semua daerah / kota di Provinsi Lampung telah merumuskan peraturan daerah (Perda) tentang lahan pertanian dan pangan berkelanjutan (LP2B). memproses. Sinergi dengan pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam pencegahan optimal.

“Pengalihan fungsi lahan pertanian untuk kepentingan lain akan berdampak negatif bagi ketahanan pangan Indonesia. Selain itu juga akan menurunkan kesejahteraan petani,” ujar Menteri Pertanian Syahrul. — Untuk mengendalikan sirkulasi tanah, Kementerian Pertanian memverifikasi dan menyinkronkan sawah dan menentukan peta sawah yang dilindungi.

Kementerian Pertanian juga berpartisipasi dalam perlindungan terpadu sawah yang dilindungi yang ditetapkan sebagai pertanian berkelanjutan dan lahan pangan (LP2B) dalam peraturan provinsi / kabupaten / kota RTRW. Menurut Menteri Pertahanan Syahrul, UU 41/2009, “Perpres Nomor 59 tahun 2019” dan peraturan turunannya dapat diterapkan dengan baik. Pasalnya, dari 11 wilayah yang memiliki Perda LP2B, Kabupaten Lampung Selatan memiliki peta geospasial LP2B.

Sarwo Edhy, direktur Direktorat Jenderal Infrastruktur dan Fasilitas Pertanian, Kementerian Pertanian, secara singkat mengatakan bahwa peraturan daerah saat ini tentang PLP2B adalah 67 wilayah / kota dan 17 provinsi. Sebagian besar peraturan daerah PLP2B hanya menyalin ketentuan UU 41/2009 dan peraturan turunannya.

Jika disesuaikan sesuai dengan persyaratan UU No. 41/2009, peraturan LP2B telah sepenuhnya dimasukkan ke dalam peraturan daerah RTRW, dan kemudian peraturan yang lebih rinci akan diikuti dalam rencana pengembangan terperinci (RDTR).

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *