Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Menteri Sosial Juliari P Coal memastikan pengawasan ketat terhadap pemasok yang menyediakan makanan pokok, termasuk standar audit yang ketat.

Ini memastikan bahwa penerima manfaat keluarga penerima manfaat (KPM) menerima harga yang tepat dan kualitas yang tepat. “Kami melakukan audit mendalam dan sistematis dan pemantauan pemasok yang menyediakan makanan pokok. Termasuk menangani laporan di tempat tentang pemasok yang mungkin mengirim barang masyarakat yang tidak pantas,” Menteri Sosial Julia Li (14/7/2020) .— -Karena dalam pengadaan bantuan sosial, -itu mengatakan itu dilakukan oleh penjual. Saat memantau di tempat, jika ditemukan kasus, maka akan segera ditangani. “Kami segera memanggil pemasok yang relevan untuk memeriksa silang informasi. Jika kami menemukan masalah, tentu saja kami akan mengambil tindakan. Intinya adalah bahwa kami harus memastikan bahwa seluruh proses distribusi bantuan sosial telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Juliari mengatakan , Pada prinsipnya, Kementerian Sosial memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dapat dihitung dan dikendalikan melalui mekanisme dan pengaturan yang berlaku.

Secara internal, Kementerian Sosial secara aktif dikendalikan secara internal melalui Badan Pengendalian Internal (APIP) Pemerintah .- — “Ini dilakukan sesuai dengan instruksi Presiden, jadi kami memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan bantuan sosial dari kepolisian, Komite Pembatasan Korupsi (KPK), Biro Kontrol, Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pemerintah dan lembaga lainnya. Dia mengatakan:” Dalam pengadaan Selama proses tersebut, Biro Kebijakan Pembelian Barang / Jasa (LKPP).

Mengenai berbagai peluang distribusi bantuan, pejabat penegak hukum termasuk Mabes Polri dan KPK juga berpartisipasi.

Menteri Sosial Juliari, Kepolisian Nasional Para petugas penegak hukum seperti Komisi Anti Korupsi dan Komisi Anti Korupsi hadir untuk memantau distribusi bantuan makanan dasar agar mereka lebih waspada dengan target, dan untuk merujuk pada arahan dan memastikan tidak ada kecurangan dalam rencana tersebut.

<< Karena layanan ini Sebagai bagian dari Kementerian Sosial, Kementerian Sosial mengundang Kepolisian Nasional dan KPK untuk bersama-sama meninjau proses distribusi bantuan sosial. Dia menyatakan: "Khusus untuk DKI Jakarta dan Bodhtabek, dan secara langsung berdialog dengan para penerima bantuan sosial." - - Fungsi pemantauan yang penting telah dilaksanakan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mematuhi prinsip bantuan dan harus adil dalam hal tujuan. Jutaan KK. Untuk informasi rinci, setidaknya ada 1,3 juta keluarga di Jakarta, DKI, Kabupaten Bogor dan Ada 600.000 rumah tangga di kota-kota seperti Depok, Tangerang, Tangerang Selatan dan Bekasi, yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta (Bodetabek). Dan Bodetabek bernilai Rp 600.000 / bulan / keluarga, secara teknis, didistribusikan dua kali sebulan.- Distribusi bantuan sosial tahap pertama akan berakhir pada 15 Juli 2020. Setelah itu, pemerintah akan memberikan bantuan lebih lanjut, termasuk distribusi bantuan makanan pokok senilai 300. Ribuan / bulan / keluarga antara Juli dan Desember 2020. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *